JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Thailand yang tengah diskors, Paetongtarn Shinawatra, resmi dilantik sebagai Menteri Kebudayaan dalam reshuffle kabinet baru, Kamis (3/7/2025). Penunjukan ini memungkinkan dirinya tetap menghadiri sidang kabinet meskipun masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik.
Pelantikan Paetongtarn dan 13 menteri lainnya dilakukan langsung oleh Raja Maha Vajiralongkorn dalam sebuah upacara resmi di Bangkok. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah, Jirayu Houngsub, kepada media lokal.
Langkah pergantian kabinet diumumkan hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Paetongtarn sebagai perdana menteri sementara. Reshuffle ini dipandang sebagai manuver strategis koalisi Pheu Thai untuk memperkuat dukungan parlemen, usai hengkangnya Partai Bhumjaithai salah satu mitra koalisi konservatif yang selama ini menjadi penopang utama pemerintahan.
Keluar dari koalisi tersebut membuat komposisi dukungan politik pemerintah menjadi goyah. Ketidakstabilan ini menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan kabinet baru dalam menyelesaikan pembahasan undang-undang penting, termasuk RUU anggaran nasional.
Gejolak politik Thailand saat ini diperparah oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam rekaman yang menyebar luas bulan lalu, keduanya membahas isu sengketa perbatasan antara kedua negara yang tengah memanas. Kebocoran tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat, menurunkan popularitas Paetongtarn, serta memperbesar celah konflik internal dalam koalisi.
Ekonom Standard Chartered Plc, Tim Leelahaphan, menyebutkan dalam catatannya, “Ketidakpastian politik Thailand berpotensi memburuk dalam waktu dekat. Ketegangan internal koalisi yang dipimpin Pheu Thai serta isu perbatasan Thailand-Kamboja membuka celah kemungkinan intervensi militer.”
Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk memberikan tanggapan atas petisi yang menuduhnya melanggar etika sebagai pemimpin pemerintahan.
Sementara itu, Perdana Menteri Sementara Suriya Jungrungreangkit dijadwalkan memimpin sidang kabinet khusus pada Kamis sore. Dalam sidang tersebut, sejumlah posisi strategis di jajaran Kantor Perdana Menteri disebut-sebut akan diisi oleh wajah baru.
Nama Phumtham Wechayachai, politikus senior Pheu Thai yang baru saja dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, mulai mencuat sebagai calon kuat pengganti Suriya untuk posisi pelaksana tugas perdana menteri berikutnya.
Situasi ini memperjelas betapa rapuhnya lanskap politik Thailand saat ini. Kinerja indeks saham SET yang menjadi salah satu yang terburuk di dunia selama 2025 turut mencerminkan besarnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan dan stabilitas pemerintahan ke depan.
Untuk berita politik terbaru dan terpercaya, kunjungi JurnalLugas.Com.
