JurnalLugas.Com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan pendekatan ekonomi yang kian otoriter. Dalam pernyataan terbaru pada Kamis (10/7), ia mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor secara menyeluruh hingga 20 persen terhadap sebagian besar mitra dagang AS, dengan mengabaikan berbagai kekhawatiran pasar, pengusaha, hingga risiko inflasi.
“Kita hanya akan bilang semua negara harus bayar, apakah itu 15 persen atau 20 persen. Kita atur sekarang,” kata Trump dengan nada tegas dalam pernyataan resminya di New York.
Saat ini, pemerintahan Trump telah menerapkan tarif umum sebesar 10 persen. Namun, mantan Presiden AS itu menilai tarif tersebut belum cukup keras dan yakin kebijakan tarif agresif justru membawa dampak positif. “Lihat pasar saham, hari ini kembali cetak rekor tertinggi. Ini bukti tarif diterima dengan baik,” ucapnya.
Kendati demikian, para analis mencatat bahwa lonjakan indeks S\&P 500 terjadi di tengah kondisi volatilitas pasar yang tinggi. Bahkan setelah pengumuman tarif global pertama pada awal April, S\&P 500 sempat anjlok 20 persen dalam hitungan hari—salah satu penurunan tercepat dalam sejarah pasar saham AS.
Otoritarianisme Ekonomi di Balik Tarif
Langkah Trump memperluas tarif global secara sepihak tanpa konsultasi dengan mitra dagang atau Kongres disebut sejumlah pengamat sebagai bentuk kontrol ekonomi yang makin otoriter. “Trump menunjukkan bahwa kebijakan dagang berada sepenuhnya di bawah kekuasaannya, bukan hasil proses deliberatif,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri dalam laporan Bloomberg.
Pendekatan semacam ini dianggap bisa menggerus fondasi perdagangan bebas dan menciptakan ketidakpastian baru bagi investor global.
Abaikan Keluhan Pengusaha Domestik
Dalam pernyataan yang sama, Trump juga menepis kekhawatiran CEO Hasbro, Chris Cocks, yang sebelumnya menyebut harga mainan akan naik menjelang akhir tahun akibat kenaikan tarif. Cocks menyampaikan hal itu dalam wawancara podcast CNN.
“Saya tidak dengar apapun tentang Hasbro dan tidak peduli dengan harga mereka,” balas Trump. Ia menambahkan, “Kalau mereka produksi mainan di dalam negeri, mereka tidak akan alami masalah harga.”
Pernyataan tersebut menguatkan kembali narasi nasionalisme ekonomi Trump, yang mengharuskan perusahaan memindahkan basis produksi ke AS jika ingin menghindari tekanan kebijakan.
Soal Rusia-Ukraina: Trump Pegang Kendali
Selain urusan dagang, Trump juga menyoroti situasi perang di Ukraina. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Rusia, namun tidak merinci lebih lanjut. “Lihat saja dalam beberapa minggu ke depan. Saya akan buat pernyataan penting soal Rusia hari Senin,” ucapnya singkat.
Trump juga menyebut telah membuat kesepakatan baru dengan NATO dan Ukraina terkait bantuan militer. Ia menyatakan bahwa AS kini mengirim senjata ke NATO, dan seluruh pembiayaannya ditanggung oleh aliansi tersebut. “NATO bayar 100 persen untuk senjata-senjata itu,” katanya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk tetap mempertahankan dukungan ke Ukraina, tanpa membebani anggaran AS secara langsung. Namun, sejumlah diplomat menyebut belum jelas bentuk konkret dari skema pembagian beban tersebut.
Penundaan Kiriman Senjata dan Sikap Tegas Trump
Pekan ini, pemerintah AS sempat menunda pengiriman senjata ke Ukraina, setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth disebut menginstruksikan penangguhan secara mendadak. Penundaan ini mengejutkan pejabat-pejabat dalam pemerintahan, termasuk di Departemen Luar Negeri.
Saat ditanya, Trump menjawab singkat, “Saya tidak tahu-menahu soal itu,” sambil menegaskan bahwa Hegseth telah melakukan “pekerjaan yang luar biasa.”
Langkah-langkah Trump menunjukkan pola sentralisasi keputusan ekonomi dan kebijakan luar negeri secara personal. Gaya otoriter ini dianggap memberi sinyal bahwa jika terpilih kembali, Trump akan melanjutkan pendekatan “ekonomi kekuasaan” yang minim konsensus namun penuh instruksi sepihak.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com
