JurnalLugas.Com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas negara di manapun ia ditempatkan. Pernyataan ini merespons pertanyaan mengenai rencana dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, ataupun di Provinsi Papua, yang belakangan ramai menjadi sorotan publik dan kalangan politisi.
Dalam sebuah kunjungan kerja di Riau, Senin 28 Juli 2025, Gibran menjawab pertanyaan awak media dengan nada santai namun tegas. Ia menekankan bahwa dirinya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi kerja resminya sebagai Wakil Presiden RI.
“Baru kemarin saya disuruh ke Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujarnya dengan gaya khasnya yang lugas.
Pernyataan ini mencuat di tengah munculnya usulan dari sejumlah fraksi di DPR RI yang menyarankan agar Wakil Presiden berkantor di IKN sebagai bentuk komitmen penuh terhadap pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kalimantan Timur. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti pentingnya kehadiran Wakil Presiden di Papua dalam rangka mempercepat pembangunan dan penanganan berbagai persoalan sosial, ekonomi, hingga infrastruktur di wilayah timur Indonesia tersebut.
Sebelumnya, wacana Gibran berkantor di Papua sempat mengemuka sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam beleid tersebut, terdapat amanat agar percepatan pembangunan Papua dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di kawasan yang selama ini menjadi fokus pembangunan nasional.
Meski demikian, Gibran mengaku tidak mempermasalahkan lokasi kerja, mengingat posisinya sebagai pembantu Presiden. Ia menyatakan kesiapannya ditempatkan di manapun demi menjalankan amanah negara.
“Saya ini kan pembantu Presiden, jadi saya siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah Presiden. Intinya, kami harus siap,” tegasnya.
Gibran juga menambahkan bahwa rutinitas kerjanya tidak melulu berkutat di balik meja kantor. Ia menyebut lebih sering berada di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh program prioritas nasional, termasuk visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, benar-benar terlaksana dan menyentuh masyarakat langsung.
“Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja. Saya lebih sering di lapangan, untuk memastikan program-program Presiden berjalan sesuai target,” ungkapnya.
Pendekatan Gibran yang lebih mengedepankan kerja lapangan ini dinilai sebagai gaya kepemimpinan baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dengan sering turun langsung ke daerah, ia dianggap mampu menyerap aspirasi serta mengevaluasi langsung implementasi berbagai kebijakan strategis.
Meskipun perdebatan mengenai lokasi kantor Wakil Presiden masih berlangsung, Gibran menanggapi dengan santai. Ia tidak terjebak dalam perdebatan politik, namun fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pemerintahan.
Beberapa kalangan menilai bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN memang membutuhkan kehadiran pemimpin tinggi negara agar transisi berjalan mulus. Di sisi lain, keberadaan Wakil Presiden di Papua dinilai sebagai simbol keberpihakan nyata terhadap wilayah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kabinet. Gibran pun menyerahkan sepenuhnya kepada arahan Presiden, seraya menegaskan komitmen penuh untuk bekerja maksimal di manapun ia ditempatkan.
Dalam konteks ini, fleksibilitas dan kesiapan Gibran menunjukkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar simbol formal, tetapi peran aktif yang bisa menjembatani antara pusat dan daerah, antara kebijakan dan pelaksanaan nyata di lapangan.
Dengan berbagai program nasional yang kini tengah berjalan, seperti pembangunan IKN, peningkatan ketahanan pangan, percepatan pembangunan Papua, hingga penguatan ekonomi kerakyatan, keberadaan sosok Wakil Presiden di tengah masyarakat dinilai semakin krusial.
Keseriusan Gibran dalam mengawal program strategis nasional menjadi sinyal positif bagi arah pemerintahan ke depan. Apakah ia akan bermarkas di IKN sebagai representasi masa depan Indonesia, atau memilih Papua demi mendorong pemerataan pembangunan, semuanya masih menunggu instruksi dari Presiden.
Yang pasti, Gibran telah menunjukkan bahwa dirinya siap untuk turun langsung ke medan tugas, di manapun dibutuhkan.
Untuk berita dan analisis politik lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
