JurnalLugas.Com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kontroversi usai menyampaikan pernyataan yang dianggap “gila” oleh banyak kalangan internasional. Dalam konferensi pers pada Senin, 28 Juli 2025, Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga Gaza yang kelaparan, meski wilayah tersebut mengalami blokade dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan selama berbulan-bulan.
“Tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza, dan tidak ada kelaparan di Gaza. Kami memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza selama perang berlangsung. Jika itu tidak dilakukan, maka seharusnya sudah tidak ada lagi orang di Gaza,” ujar Netanyahu.
Namun, klaim ini bertolak belakang dengan data faktual dari lembaga internasional dan kesaksian warga di lapangan. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PBB, dan berbagai organisasi kemanusiaan menunjukkan krisis kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
Realita Krisis Kemanusiaan di Gaza
Sementara Netanyahu bersikeras membantah adanya kelaparan, laporan terbaru WHO mencatat 63 kematian akibat malnutrisi selama Juli 2025, termasuk 24 anak-anak di bawah usia lima tahun. Ini merupakan lonjakan drastis dibandingkan 11 kematian akibat kelaparan dalam enam bulan pertama tahun ini.
Kementerian Kesehatan Gaza bahkan mencatat angka lebih tinggi, yakni 82 korban jiwa dalam bulan ini, terdiri dari 24 anak-anak dan 58 orang dewasa. Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin kemarin, disebutkan bahwa dalam 24 jam terakhir saja, 14 orang meninggal dunia akibat kelaparan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut Rumah Sakit Patient’s Friends di Gaza utara, anak-anak yang meninggal bulan ini akibat kelaparan tidak memiliki penyakit bawaan, berbeda dengan periode sebelumnya.
“Ini menunjukkan bahwa kekurangan makanan telah menjadi satu-satunya penyebab kematian mereka,” ujar seorang petugas medis di rumah sakit tersebut, yang tak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Jeda Kemanusiaan yang Tak Berarti
Di tengah tekanan dunia internasional, Israel mengumumkan “jeda kemanusiaan” dan pengiriman bantuan lewat udara. Namun, sejumlah warga Gaza menilai langkah ini sekadar formalitas tanpa dampak nyata.
“Bantuan seperti ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina,” ujar H. Al-Zalaan, seorang warga Gaza utara, ketika menggambarkan bantuan udara yang tidak merata dan membuat warga berebut makanan dari kaleng-kaleng penyok yang jatuh ke tanah.
PBB menyebut langkah ini sebagai peningkatan bantuan untuk jangka satu minggu, namun belum ada kejelasan berapa lama kebijakan tersebut akan berlangsung, mengingat blokade darat dan laut tetap diberlakukan ketat oleh Israel.
Saling Tuding: Israel vs Hamas
Pemerintah Israel berdalih bahwa kelompok Hamas menghambat distribusi bantuan, dengan tuduhan bahwa militan menyedot sebagian besar suplai untuk kepentingan kelompok mereka. Namun, PBB membantah klaim tersebut.
Dalam pernyataan lembaga internasional itu, disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya penjarahan bantuan secara sistematis, dan justru hambatan terbesar adalah minimnya suplai yang diizinkan masuk oleh otoritas Israel.
Malnutrisi Akut dan Krisis Gizi Anak
Data dari WHO mengungkap bahwa malnutrisi akut di Gaza utara melonjak tiga kali lipat pada bulan ini. Kini, hampir satu dari lima anak balita di wilayah tersebut terdampak kekurangan gizi ekstrem.
Di wilayah tengah dan selatan Gaza, angka malnutrisi juga meningkat dua kali lipat. Sementara itu, empat pusat perawatan gizi di seluruh Gaza kini kewalahan menangani pasien, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejumlah orang dewasa yang meninggal akibat kelaparan diketahui memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau gagal ginjal, yang semakin memburuk akibat kurangnya asupan nutrisi dan medis.
Kelaparan Terstruktur dan Hambatan Verifikasi
Lembaga pemantau krisis pangan dunia, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebenarnya telah memperingatkan potensi kelaparan masif di Gaza sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini, IPC belum menetapkan Gaza dalam status “famine” secara resmi.
Alasannya, akses untuk verifikasi dan pengumpulan data sangat terbatas akibat ketatnya pembatasan dari pihak militer Israel. Ini menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ingin mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan.
“Tanpa akses yang memadai, kami tidak dapat mengeluarkan klasifikasi resmi kelaparan, meskipun indikator di lapangan jelas menunjukkan arah ke sana,” ungkap seorang analis IPC yang identitasnya dirahasiakan.
Narasi Politik vs Fakta Kemanusiaan
Pernyataan Netanyahu yang menyebut “tidak ada kelaparan di Gaza” dipandang banyak pihak sebagai narasi politik yang mencoba membantah tekanan global, terutama dari negara-negara Barat dan PBB yang mendesak pembukaan jalur kemanusiaan lebih luas.
Para pengamat menilai, strategi komunikasi seperti ini bertujuan untuk mempertahankan legitimasi internasional Israel dan mengalihkan perhatian dari dampak nyata blokade terhadap warga sipil.
Namun, bukti-bukti dari lapangan menunjukkan sebaliknya: anak-anak kelaparan, rumah sakit kewalahan, dan warga sipil berjuang mendapatkan makanan yang layak.
Kontradiksi yang Menyesakkan
Pernyataan Benjamin Netanyahu bahwa tidak ada kelaparan di Gaza menyoroti kontras yang mencolok antara narasi politik dan realita kemanusiaan. Data dari WHO, PBB, serta kesaksian warga sipil dan tenaga medis memperlihatkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, bahkan mengarah pada bencana kelaparan massal jika tidak segera diatasi.
Di balik semua itu, penderitaan warga Gaza terus berlanjut. Dunia internasional kini menghadapi ujian moral: apakah akan terus membiarkan kondisi ini berjalan tanpa intervensi nyata, atau mendorong solusi kemanusiaan yang lebih adil dan konkret?
Baca berita penting lainnya di JurnalLugas.Com
