JurnalLugas.Com – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di tubuh TNI merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Menurutnya, keputusan ini berlandaskan pada ancaman nyata, bukan perhitungan profit.
“Kalau ancaman semakin besar, postur TNI juga harus diperkuat demi mengeliminasi risiko itu,” ujar TB saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (12/8/2025).
Ia menjelaskan, pembentukan satuan baru tentu membutuhkan tambahan anggaran. Namun, pengalokasiannya tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. “Penambahan anggaran akan disesuaikan dan diumumkan Presiden pada 15 Agustus, menjelang peringatan 17 Agustus,” tambahnya.
Tiga Pilar Postur TNI
TB memaparkan bahwa postur TNI dibangun atas tiga komponen utama. Pertama, sumber daya manusia yang diisi prajurit terlatih dan profesional. Kedua, ketersediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memadai. Ketiga, sistem operasional yang mampu menunjang kesiapsiagaan militer.
“Anggaran pasti bertambah, tapi secara gradual, tidak langsung melonjak,” tegasnya.
Langkah Strategis Presiden Prabowo
Sebelumnya, pada Minggu (10/8), Presiden Prabowo Subianto melantik enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang baru dibentuk. Keenamnya adalah:
- Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI/Radin Inten)
- Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII/Tambun Bungai)
- Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan (Pangdam XXIII/Palaka Wira)
- Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX/Tuanku Tambusai)
- Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol)
- Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV/Mandala Trikora)
Selain itu, Presiden juga mengukuhkan 20 Brigade Teritorial Pembangunan dan sejumlah organisasi baru TNI hasil validasi struktur.
Penguatan struktur TNI dinilai sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ancaman, baik di darat, laut, maupun udara. Penambahan satuan baru diharapkan memperluas jangkauan pengamanan wilayah dan mempercepat respons militer jika terjadi eskalasi ancaman.
Meski menuntut penyesuaian anggaran, langkah ini dianggap penting untuk memastikan stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik dan keamanan kawasan.
Selengkapnya baca di JurnalLugas.Com.
