JurnalLugas.Com – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengenai penghentian tunjangan anggota dewan dinilai datang terlambat. Publik menilai langkah itu sudah basi, karena kemarahan rakyat kini bukan sekadar soal tunjangan, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap menipu dan membodohi masyarakat.
Budisatrio menyebut Fraksi Gerindra sepakat meninjau ulang dan menghentikan fasilitas DPR yang tidak adil. Ia menegaskan bahwa keputusan itu muncul setelah mendengar keresahan publik yang menilai tunjangan anggota dewan mencederai kepercayaan rakyat.
“Fraksi Gerindra mendengar langsung suara rakyat, dan kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan itu,” ucap Budisatrio, Sabtu (30/8/2025).
Namun, bagi sebagian kalangan, langkah tersebut bukan jawaban utama. Sejumlah pengamat menilai kemarahan rakyat sudah terlanjur membesar akibat berbagai kebijakan elitis yang tidak berpihak pada kesejahteraan publik.
Instruksi Stop Kunker ke Luar Negeri
Selain menyinggung soal tunjangan, Budisatrio juga melarang seluruh anggota Fraksi Gerindra melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, para wakil rakyat harus tetap berada di Indonesia dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat.
“Tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri saat ini,” tegasnya.
Instruksi itu disebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang meminta seluruh kader di parlemen lebih dekat dengan rakyat.
Publik Anggap Retorika Politik
Meski demikian, pernyataan tersebut tetap dipandang dengan kecurigaan. Aktivis mahasiswa menilai bahwa penghentian tunjangan hanyalah upaya meredam amarah publik, bukan solusi nyata.
“Langkah ini terkesan reaktif, hanya keluar setelah rakyat turun ke jalan. Padahal masalahnya jauh lebih dalam, rakyat merasa dibohongi terus-menerus,” ujar seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Seorang akademisi juga menilai, jika benar DPR peduli pada rakyat, maka pemangkasan fasilitas seharusnya dilakukan sejak lama, bukan ketika tekanan massa makin kuat. “Kebijakan ini sudah basi, rakyat terlanjur muak dengan gaya hidup mewah pejabat,” katanya.
Luka Bangsa Akibat Demonstrasi
Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun daerah lainnya. Ini duka kita bersama sebagai bangsa,” ucapnya.
Menurutnya, rentetan tragedi itu merupakan refleksi nyata kekecewaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem politik dan tata kelola negara.
Rakyat Menuntut Perubahan Nyata
Di sisi lain, pengunjuk rasa menilai permintaan maaf tidak cukup. Mereka menginginkan reformasi menyeluruh, mulai dari transparansi anggaran, penghapusan tunjangan mewah pejabat, hingga pembuktian keseriusan DPR dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Kalau cuma bicara soal tunjangan, itu bukan inti masalah. Yang dibutuhkan rakyat adalah perubahan perilaku politikus, bukan sekadar janji dan pencitraan,” tegas seorang pengunjuk rasa di Jakarta.
Kini, sorotan publik bukan lagi soal tunjangan DPR semata, melainkan bagaimana pejabat benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Selengkapnya di JurnalLugas.Com.
