Kepala Daerah Diminta Tinjau Tunjangan DPRD Fernando Emas Respons Tepat

JurnalLugas.Com — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar kepala daerah mengevaluasi tunjangan DPRD sebagai respons konkret terhadap aspirasi masyarakat.

Fernando menekankan bahwa kebijakan ini penting untuk menyeimbangkan tunjangan pejabat daerah dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Bacaan Lainnya

“Instruksi Mendagri ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi kepala daerah, karena ini menanggapi keresahan warga terkait besarnya tunjangan DPRD,” ungkap Fernando di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menilai langkah ini mendorong kepala daerah dan DPRD untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan publik, terutama di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.

Baca Juga  Tito Anggaran Stunting Rp10 miliar Sampai di Masyarakat Rp2 miliar Terlalu Banyak Rapat

Menurut Fernando, Tito Karnavian memahami keresahan publik secara mendalam dan mampu memetakan isu hingga ke tingkat pemerintah daerah. Arahan ini menjadi solusi yang lebih menyeluruh.

“Mendagri tidak hanya menyoroti masalah di permukaan, tetapi juga memastikan pemerintah daerah dan DPRD ikut mencari solusi,” kata Fernando.

Fernando menegaskan, meskipun arahan Mendagri tampak masuk ranah legislatif, tunjangan DPRD memang dibebankan pada anggaran daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017.

“Meskipun fungsi penganggaran ada pada DPRD, seharusnya pembahasan tetap melibatkan eksekutif. Evaluasi tunjangan bisa dilakukan DPRD secara proaktif tanpa arahan Mendagri,” tambahnya.

Fernando juga menyoroti peran partai politik di DPRD. Ia berharap arahan Mendagri ditindaklanjuti partai sebagai langkah nyata merespons keresahan publik.

Baca Juga  Mendagri Tito Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi Hadapi Kemarau 2025

“Partai harus lebih sensitif terhadap situasi ekonomi saat ini. Evaluasi tunjangan bisa menjadi bentuk kepedulian sekaligus meredam ketidakpuasan warga,” jelasnya.

Ia mencontohkan, partai-partai besar seperti Gerindra sebaiknya menjadi penggerak awal evaluasi tunjangan di DPRD, mengikuti langkah DPR pusat yang juga meninjau tunjangan anggotanya.

“Kalau pimpinan partai mendukung arahan ini, anggota DPRD sebagai kader akan mengikuti, sekaligus membantu memperbaiki citra partai di mata publik,” tutup Fernando.

Sumber: JurnalLugas.Com

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait