JurnalLugas.Com — Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, menghadiri rapat koordinasi terkait pengawasan tambang di kawasan hutan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2025).
Rapat tersebut membahas hasil pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung di dalam kawasan hutan. Forum ini dipandang penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara TNI dan BPKP, dalam mendukung tata kelola sumber daya alam yang transparan serta akuntabel.
Letjen TNI Richard menegaskan bahwa TNI siap mendukung langkah pemerintah dalam memastikan eksploitasi sumber daya alam berjalan sesuai aturan. “Kerja sama ini bagian dari komitmen menjaga kepentingan bangsa dan memastikan pengelolaan tambang tidak menimbulkan kerugian negara maupun kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Senada, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menekankan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak termasuk TNI menjadi kunci keberhasilan pengawasan. “Kami perlu memperkuat kolaborasi untuk memastikan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan hukum dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.
Selain aspek pengawasan, rapat juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal atau penyalahgunaan izin. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi ini, TNI dan BPKP berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola pertambangan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Baca berita selengkapnya di 👉 JurnalLugas.Com
