JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago melakukan evaluasi terhadap sejumlah desk penindakan yang sebelumnya dibentuk oleh Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan. Evaluasi itu dibahas dalam rapat perdana Djamari bersama jajaran deputi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Menurut Djamari, efektivitas desk penindakan menjadi salah satu fokus utama. “Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” ujarnya usai rapat.
Djamari menilai keberadaan desk yang sudah berjalan selama ini memberi kontribusi positif bagi negara. Namun, ia masih belum bisa memastikan apakah model penindakan serupa akan tetap digunakan pada periode kepemimpinannya.
Revitalisasi Struktur Kemenko Polkam
Selain meninjau desk yang ada, Djamari menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan revitalisasi organisasi Kemenko Polkam. Langkah itu, kata dia, ditujukan untuk meningkatkan kinerja kementerian dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Kita perlu memastikan organisasi ini bisa lebih adaptif terhadap tantangan baru,” ungkapnya. Meski begitu, Djamari belum merinci lebih jauh bentuk konkret dari konsep revitalisasi tersebut.
Desk yang Pernah Dibentuk
Sebagai catatan, pada era Budi Gunawan, Kemenko Polkam membentuk sejumlah desk tematik untuk menangani isu strategis. Beberapa di antaranya adalah desk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), desk pemberantasan narkoba, desk penanganan korupsi, hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).
Desk-desk tersebut melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga terkait lainnya. Kinerjanya mencakup penindakan langsung di lapangan, penyitaan barang ilegal, hingga langkah mitigasi bencana karhutla.
Pengamat politik menilai langkah evaluasi sekaligus revitalisasi yang digagas Menko Polkam baru ini menjadi momentum penting. Tantangan politik dan keamanan nasional saat ini menuntut koordinasi yang lebih efektif di tingkat kementerian.
Djamari sendiri menegaskan bahwa kebijakan yang akan diambil tetap berpijak pada kebutuhan riil negara. “Kita lihat dulu efektivitasnya, baru kita tentukan apakah diteruskan atau perlu disempurnakan,” katanya.
Dengan demikian, arah baru Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan Djamari Chaniago akan sangat bergantung pada hasil evaluasi serta desain organisasi yang tengah dipersiapkan.
Baca berita politik dan keamanan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
