JurnalLugas.Com — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya praktik politik uang yang masih mengakar dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Menurutnya, hasil laporan dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan fakta mencengangkan: sekitar 70 hingga 80 persen warga masih permisif terhadap politik uang.
“Dulu angka politik uang sekitar 50 persen, sekarang sudah lebih dari 70 persen, bahkan ada yang menyebut 80 persen. Artinya, banyak yang datang ke TPS bukan karena kesadaran politik, tapi karena uang,” ujar Bahtiar di Jakarta, Sabtu (18/10).
Kemiskinan dan Pendidikan Jadi Faktor Utama
Bahtiar menilai, tingginya praktik politik uang tak bisa dilepaskan dari masalah kemiskinan struktural dan rendahnya pendidikan masyarakat. Berdasarkan data World Bank, dari total 285 juta penduduk Indonesia, sekitar 194,7 juta jiwa masih hidup di garis kemiskinan.
“Bagaimana kita bisa berharap partisipasi berkualitas kalau 194 juta warga masih miskin? Hanya sekitar 6–7 persen yang lulusan perguruan tinggi, sementara lebih dari 65 persen berpendidikan SMP ke bawah, bahkan 24 persen putus sekolah,” tuturnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menjadikan masyarakat lebih mudah tergoda oleh iming-iming uang daripada berpikir kritis terhadap visi dan program calon pemimpin.
Demokrasi Bisa Kehilangan Makna
Dirjen Polpum itu mengingatkan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Ia menyoroti fenomena di mana warga datang ke TPS hanya untuk formalitas tanpa pemahaman politik yang substansial.
“Logikanya, partisipasi naik harusnya demokrasi ikut meningkat. Tapi nyatanya tidak. Di kampus-kampus saja banyak yang mempertanyakan, bahkan muncul apatisme baru,” kata Bahtiar.
Ia menjelaskan, bentuk apatisme modern kini bukan lagi golput, melainkan sikap pasrah — masyarakat datang ke TPS, mencoblos, tapi merasa hasil Pemilu tidak berpengaruh terhadap hidup mereka.
Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya KPU
Lebih jauh, Bahtiar menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau penyelenggara Pemilu semata. Menurutnya, perlu ada reformasi sistem politik dan edukasi masyarakat yang lebih menyeluruh agar partisipasi publik menjadi lebih berkualitas.
“Saya serius menyoroti hal ini. Jangan semuanya dibebankan ke KPU. Bisa jadi sistem politik kita memang belum membuka ruang partisipasi publik yang lebih baik,” pungkasnya.
Bahtiar berharap, ke depan seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil bisa bersinergi untuk memperkuat demokrasi yang sehat, bebas dari politik uang, dan menumbuhkan kesadaran politik yang matang di tengah masyarakat.
Baca berita politik aktual dan analisis tajam lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
