JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menilai dana sebesar Rp13 triliun dapat dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Ia menyebut jumlah tersebut cukup untuk memperbaiki ribuan sekolah sekaligus membangun ratusan kampung nelayan di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, senilai Rp13,2 triliun, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Kalau uang sebesar ini digunakan dengan benar, kita bisa memperbaiki sekitar delapan ribu sekolah dan membangun ratusan kampung nelayan yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, setiap kampung nelayan akan dilengkapi fasilitas dasar seperti rumah layak, dermaga, dan sarana ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah, kata dia, menargetkan pembangunan 1.000 hingga 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026, dengan nilai investasi sekitar Rp22 miliar per kampung.
“Dari perhitungan, dana Rp13 triliun ini bisa cukup untuk membangun sekitar enam ratus kampung nelayan yang masing-masing dihuni sekitar dua ribu keluarga,” jelasnya. “Artinya, lebih dari lima juta warga pesisir akan mendapat manfaat langsung.”
Prabowo menyoroti pula bahwa kasus korupsi di sektor sumber daya alam sering kali membuat potensi besar negeri ini tidak kembali kepada rakyat. Ia menyebut praktik penyimpangan seperti itu sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi.
“Saat rakyat kesulitan minyak goreng, ada pihak yang justru mengambil keuntungan besar dari hasil bumi kita sendiri. Ini bukan sekadar keserakahan, tapi pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa,” tuturnya.
Presiden juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara dalam kasus besar tersebut. “Upaya penegakan hukum yang tegas seperti ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera,” ujarnya menambahkan.
Selengkapnya baca di: JurnalLugas.Com
