JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149 dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dana tersebut berasal dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat kecil. “Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat, itu harta haram. Rezeki yang tidak baik akan membawa ketidakbaikan bagi siapa pun dan keluarganya,” ujar Prabowo.
Kepala Negara juga mengingatkan agar penerapan hukum tidak bersifat diskriminatif. Ia menegaskan bahwa aparat hukum harus menjauhi perilaku zalim dan senantiasa berpihak pada keadilan. “Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu zalim, angkara murka. Orang kecil harus dibela, harus dibantu,” tegasnya.
Presiden menilai penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun ini merupakan langkah maju dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjadi momentum refleksi setahun masa pemerintahannya. “Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau dikelola dengan baik dan berani, Indonesia akan cepat bangkit. Saya yakin itu,” kata Prabowo menambahkan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI siap mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung, termasuk pengamanan personel, proses penyelidikan, penyidikan, hingga barang bukti, merupakan bentuk sinergi nyata antara lembaga negara. “Sebagai penjaga kedaulatan, TNI akan terus mendukung penegakan hukum yang transparan demi kemakmuran rakyat,” ujarnya singkat.
Dengan dukungan lintas lembaga, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola yang bersih, kuat, dan bebas dari praktik korupsi, guna memastikan seluruh kekayaan bangsa dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kunjungi sumber berita terpercaya di JurnalLugas.Com
