JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan tokoh nasional sebagai anggota Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025) pukul 16.00 WIB.
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada sejumlah wartawan di Jakarta.
“Benar, nanti pukul 16.00 akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri. Tapi siapa saja yang akan dilantik, saya belum tahu pasti. Saya memang diundang, tapi apakah ikut dilantik atau tidak, nanti kita dengar saat Keppres dibacakan,” ujar Yusril singkat, Jumat siang (7/11/2025).
Deretan Nama Tokoh di Komite Reformasi Polri
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri tersebut merupakan sosok-sosok berpengaruh dari kalangan menteri, mantan Kapolri, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Beberapa nama yang disebut-sebut masuk daftar pelantikan antara lain:
- Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Otto Hasibuan, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Tito Karnavian, Mendagri sekaligus Kapolri periode 2016–2019
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
- Mahfud MD, Menko Polhukam 2019–2024 sekaligus Ketua MK 2008–2013
- Jimly Asshiddiqie, Ketua MK 2003–2008
- Idham Aziz, Kapolri periode 2019–2021
- Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015–2016
Menjelang pelantikan, sejumlah pejabat mulai tampak tiba di Istana Kepresidenan. Sekitar pukul 14.30 WIB, Mendagri Tito Karnavian terlihat datang mengenakan setelan jas hitam.
Persiapan dan Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 30 Oktober 2025 menyebut daftar nama Komite Reformasi Polri telah final dan disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.
“Daftarnya sudah lengkap dan sudah mendapat persetujuan Presiden. Jadi tinggal menunggu waktu pelantikan saja,” ungkap Prasetyo saat ditemui di Jakarta.
Ia juga menjelaskan, pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat institusi kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan dipercaya publik.
“Presiden ingin ada evaluasi dan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri. Bukan karena tidak baik, tapi demi memperkuat institusi yang kita cintai bersama,” ujar Prasetyo.
Tuntutan Reformasi Polri Terus Bergema
Desakan reformasi Polri memang terus disuarakan publik. Pada akhir Agustus 2025, berbagai kelompok masyarakat di sejumlah daerah menggelar aksi damai menuntut pembenahan di tubuh kepolisian.
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjawab aspirasi tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum itu.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola hukum nasional dan mempercepat modernisasi Polri di era reformasi kelembagaan.
Sumber berita: JurnalLugas.Com
https://JurnalLugas.Com
