JurnalLugas.Com — Di tengah menguatnya praktik politik uang yang dinilai merusak tatanan demokrasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan langkah politik baru yang berorientasi pada rakyat sebagai pusat kekuatan utama. Pesan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika memberikan pengarahan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di Pekanbaru, Riau, Sabtu, 22 November 2025.
Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan tunduk pada paradigma yang menempatkan uang sebagai penentu kemenangan dalam pemilu. Ia menyebut, praktik politik uang selama ini telah menciptakan ketergantungan antara calon kepala daerah dan pemodal.
Kritik Keras pada “Industri Politik”
Hasto menyoroti bahwa politik uang menciptakan watak political industrial complex yang membuat banyak kepala daerah kesulitan mengambil keputusan secara independen. Ketika mereka berkuasa, muncul kecenderungan penyalahgunaan kewenangan demi membayar kembali biaya politik.
“Banyak pemimpin tersandera kepentingan modal. Setelah terpilih, penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi untuk mengembalikan biaya dan pinjaman politik,” ujar Hasto dalam keterangannya.
Ia menilai kondisi semacam ini berbahaya karena menjadikan demokrasi hanya permainan kapital, bukan alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, PDIP mengambil sikap tegas untuk mengakhiri dominasi cara pandang tersebut.
Arah Baru: Politik Moral dan Kekuasaan untuk Rakyat
Menurut Hasto, PDIP telah merumuskan langkah strategis untuk kembali menjadikan politik sebagai ruang pengabdian. Rakyat, bukan dana, menjadi pusat arah gerakan baru PDIP.
“PDIP menegaskan jati dirinya sebagai partai politik moral yang mengedepankan peradaban, bukan transaksi,” tegasnya.
Hasto menerangkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terus mengingatkan agar seluruh kader tidak terlena pada posisi kekuasaan. Megawati menekankan pentingnya turun ke masyarakat dan memperkuat basis organisasi dari akar rumput.
“Ketua Umum selalu menegaskan PDI Perjuangan adalah partai yang bergerak ke bawah, bukan partai elite yang hidup dalam zona nyaman,” kata Hasto.
Kisah Zohran Mamdani: Bukti Politik Tidak Butuh Kapital Besar
Untuk menguatkan argumennya, Hasto mencontohkan kemenangan Zohran Mamdani, seorang imigran Muslim di New York yang terpilih menjadi Wali Kota meski berstatus minoritas.
Mamdani memulai kampanye dengan prinsip menolak dominasi kapital. Dana kampanyenya hanya sekitar 40 miliar dolar AS angka yang sangat kecil dibandingkan lawannya yang memiliki 350 miliar dolar AS. Namun publik justru memilih Mamdani.
Menurut Hasto, kemenangan Mamdani terjadi karena kampanyenya menawarkan tiga nilai fundamental:
- Keadilan sosial
- Anti-oligarki
- Organisasi rakyat
“Kampanyenya sangat tegas kita tidak membutuhkan miliarder untuk menjalankan demokrasi. Pesan ini relevan bagi Indonesia, ketika politik uang makin menguat,” ujar Hasto.
Ia menekankan bahwa kemenangan Mamdani merupakan bukti bahwa kekuatan politik sejati bersumber dari gerakan rakyat, bukan dari investor politik.
PDIP Wajib Terbuka terhadap Kritik
Hasto juga menyinggung perlunya kantor DPD dan DPC menjadi ruang terbuka bagi kader, simpatisan, maupun masyarakat. Ia mengingatkan agar struktur partai tidak berubah menjadi feodal dan anti-kritik.
Kehadiran kader di tingkat daerah dinilai harus memberi ruang dialog, bukan menciptakan jarak kekuasaan.
Ketua PDIP Riau: Politik Harus Mengangkat Kesejahteraan Publik
Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, menyambut baik strategi baru tersebut. Ia menilai politik akan kehilangan jati diri jika tidak berorientasi pada keadilan sosial.
“Kekuatan politik bukan pada uang, tapi pada gerakan rakyat. Kami berkomitmen membangun basis dari bawah dan memimpin dengan kerendahan hati,” kata Zukri dalam kesempatan yang sama.
Zukri menegaskan bahwa seluruh jajaran PDIP Riau siap menjalankan arahan kepemimpinan partai, termasuk memperluas gerakan sosial dan mengutamakan kepentingan publik.
Penegasan Jalan Politik PDIP
Melalui pernyataan resmi ini, PDIP menekankan bahwa:
- Demokrasi tidak boleh dikendalikan modal
- Politik uang merusak integritas kepemimpinan
- Perubahan harus dimulai dari akar rumput
- Politik moral diperlukan untuk membangun peradaban
Gerakan politik PDIP ke depan dirancang untuk memastikan kekuasaan berpihak pada rakyat, bukan pada kekuatan pemodal.
Selengkapnya bacaan politik terkini dan berita nasional hadir di: https://JurnalLugas.Com






