JurnalLugas.Com — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan pangan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, pembiayaan menjadi kunci utama dalam mendorong kinerja sektor pertanian, terutama bagi petani kecil dan pelaku usaha tani di berbagai daerah.
“Pemerintah terus mendorong pembiayaan melalui KUR pertanian. Tahun ini disiapkan plafon hingga Rp300 triliun sebagai dukungan nyata,” ujar Airlangga singkat.
Penyaluran KUR Pertanian Terus Meningkat
Airlangga menjelaskan, pada 2025 penyaluran KUR pertanian telah mencapai sekitar Rp102 triliun. Angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan plafon pembiayaan pada tahun berikutnya. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memperkuat modal kerja petani dan meningkatkan skala usaha pertanian nasional.
Ia menegaskan, plafon KUR pertanian bersifat fleksibel dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan lapangan. Tidak ada pembatasan sektor selama pembiayaan bersifat produktif, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi pangan.
“Untuk pertanian, plafonnya bisa dinaikkan. Tidak ada pembatasan selama KUR tersebut dijaga agar produktif dan mendukung produksi pangan,” kata Airlangga.
Produksi Pangan Nasional Menguat
Selain aspek pembiayaan, Airlangga juga memaparkan capaian ketahanan pangan nasional sepanjang 2025 yang dinilai semakin solid. Produksi beras tercatat mencapai 34,71 juta ton, sementara produksi jagung berada di kisaran 16 juta ton. Capaian ini disebut sebagai hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani.
“Kita patut bersyukur karena pada 2025 ketahanan pangan membaik, termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton,” ujarnya.
Pemerintah berkomitmen menjaga tren positif ini dengan memastikan realisasi KUR pertanian terus tumbuh, swasembada beras tetap terjaga, harga pangan stabil, serta kesejahteraan petani meningkat melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan.
Presiden Umumkan Swasembada Pangan
Komitmen pemerintah terhadap sektor pangan ditegaskan pula oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), Presiden secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada 2025.
Dengan simbolis menumbukkan alu ke dalam lesung, Presiden menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Ia didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta perwakilan kelompok petani.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional ke depan.
Kebijakan KUR pertanian dengan plafon besar ini diharapkan menjadi penggerak utama transformasi sektor pertanian Indonesia, dari sekadar bertahan menjadi sektor yang berdaya saing dan berkelanjutan di tengah tantangan global.
Baca berita dan analisis ekonomi lainnya di JurnalLugas.Com
