JurnalLugas.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sistem internal setelah operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan, pihaknya ingin kedua instansi tersebut serius menutup celah korupsi melalui perbaikan sistem yang menyeluruh. Ia menyebut, “Perbaikan ini penting agar mekanisme kerja lebih transparan dan setiap proses bisa diaudit secara akurat.” (Budi, 5/2/2026)
Budi juga menyoroti Bea Cukai. Menurutnya, meski sistem teknologi informasi telah diterapkan, masih ada peluang terjadinya penyimpangan jika pembenahan tidak dilakukan dengan serius. Ia menambahkan, “Sistem yang kuat akan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pengawasan impor barang.”
OTT dilakukan pada 4 Februari 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta Ditjen Bea Cukai.
Dalam kasus Pajak, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MUL), dan pegawai KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega (DJD), sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Sementara di Bea Cukai, tiga pejabat ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam impor barang KW (tiruan), yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan (ORL).
Kasus ini menjadi peringatan bagi instansi strategis negara agar memperkuat sistem administrasi dan pengawasan internal, sekaligus memastikan akuntabilitas setiap proses kerja.
Berita lainnya: JurnalLugas.Com
