JurnalLugas.Com — Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menjadi tonggak penting perubahan wajah peradilan pidana di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperbarui struktur prosedur persidangan, tetapi juga menggeser paradigma beracara pidana, khususnya terkait peran hakim dalam memimpin, mengendalikan, dan memastikan keadilan proses pemeriksaan perkara.
Selama puluhan tahun, praktik peradilan pidana Indonesia dibangun di atas tradisi hukum kontinental yang bercorak inquisitorial. Dalam tradisi ini, hakim diposisikan sebagai aktor utama yang aktif menggali kebenaran materiil. Namun, KUHAP Baru justru memperlihatkan kecenderungan kuat ke arah penguatan prinsip adversarial, terutama dalam aspek pembuktian yang kini lebih bertumpu pada peran Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa.
Perubahan orientasi tersebut memunculkan diskursus krusial: bagaimana seharusnya peran hakim dijalankan dalam sistem hukum acara pidana yang tidak lagi sepenuhnya inquisitorial, tetapi juga tidak secara total mengadopsi sistem adversarial ala common law.
Sistem Adversarial Kontinental: Jalan Tengah Peradilan Pidana Indonesia
Dalam sistem adversarial murni, persidangan merupakan arena pembuktian para pihak. Penuntut Umum memikul beban pembuktian dakwaan, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berperan aktif menyusun pembelaan. Hakim bertindak sebagai wasit yang menjaga ketertiban persidangan serta menilai alat bukti yang diajukan, tanpa terlibat langsung dalam strategi pembuktian.
Sebaliknya, sistem inquisitorial memberikan ruang luas bagi hakim untuk mengarahkan jalannya perkara. Hakim tidak hanya memimpin sidang, tetapi juga aktif bertanya, menggali fakta, bahkan menentukan arah pembuktian demi mencapai kebenaran materiil. Sistem ini menempatkan negara, melalui hakim, sebagai aktor dominan dalam proses pidana.
KUHAP Baru menunjukkan bahwa Indonesia tidak memilih salah satu model tersebut secara ekstrem. Penguatan prinsip adversarial tampak jelas melalui penegasan beban pembuktian pada Penuntut Umum, penguatan hak-hak Terdakwa, serta peran Penasihat Hukum yang semakin signifikan. Namun, pada saat yang sama, hakim tetap diberi kewenangan untuk mengendalikan jalannya persidangan dan menjaga kualitas pemeriksaan perkara.
Kombinasi inilah yang dikenal sebagai sistem adversarial kontinental. Sistem ini berupaya mengintegrasikan prinsip persaingan pembuktian dengan karakter hukum acara pidana nasional yang menuntut kehadiran hakim sebagai penjaga keadilan proses. Tujuannya bukan meniru praktik peradilan common law, melainkan membangun model yang kontekstual dengan realitas sosial dan hukum Indonesia.
Arah Baru KUHAP: Menguatkan Adversarial, Menjaga Keadilan
Setidaknya terdapat tiga penanda penting penguatan prinsip adversarial dalam KUHAP Baru. Pertama, pembuktian ditegaskan sebagai tanggung jawab penuh Penuntut Umum. Hakim tidak lagi diposisikan untuk “menutup kekurangan” dakwaan atau melengkapi pembuktian yang lemah.
Kedua, hak Terdakwa diperluas dan dipertegas, baik dalam hal akses bantuan hukum maupun kesempatan yang setara untuk menghadirkan saksi dan alat bukti. Prinsip equality of arms menjadi fondasi penting dalam pemeriksaan perkara pidana.
Ketiga, mekanisme persidangan dirancang lebih sederhana dan efisien. Persidangan pidana diarahkan menjadi ruang pembuktian yang substantif dan efektif, bukan sekadar ritual administratif. Ketiga aspek ini menandai pergeseran signifikan dari pola inquisitorial menuju model adversarial yang lebih modern.
Namun demikian, penguatan prinsip adversarial tersebut tidak menghilangkan peran aktif hakim secara total. KUHAP Baru tetap menempatkan hakim sebagai pemimpin persidangan yang bertanggung jawab menjaga ketertiban, melindungi hak-hak para pihak, serta memastikan proses berjalan adil dan bermartabat.
Tantangan Implementasi: Antara Pasif dan Terlalu Aktif
Penerapan sistem adversarial kontinental dalam praktik peradilan pidana tidak lepas dari tantangan. Ketimpangan sumber daya antara Penuntut Umum dan Terdakwa masih menjadi persoalan nyata. Di banyak perkara, Terdakwa berada pada posisi lemah, baik dari sisi pengetahuan hukum maupun akses terhadap penasihat hukum yang memadai.
Dalam kondisi demikian, hakim yang terlalu pasif berisiko membiarkan fakta-fakta penting tidak terungkap, sehingga putusan yang lahir tidak mencerminkan keadilan substantif. Sebaliknya, hakim yang terlalu aktif juga menghadapi risiko dianggap mencampuri strategi pembuktian atau bahkan berpihak, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap imparsialitas peradilan.
Oleh karena itu, sistem adversarial kontinental menuntut kejelasan batas peran hakim. Keaktifan hakim harus dimaknai sebagai upaya menjaga keseimbangan dan rasionalitas persidangan, bukan mengambil alih fungsi penuntutan atau pembelaan.
Rekonstruksi Peran Hakim: Pengendali Proses, Bukan Aktor Pembuktian
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, rekonstruksi peran hakim menjadi agenda mendesak. Hakim harus diposisikan sebagai pengendali proses persidangan, bukan pelaku pembuktian. Dalam konteks ini, hakim tetap memiliki kewenangan mengajukan pertanyaan klarifikasi apabila terdapat keterangan yang tidak jelas atau berpotensi menyesatkan.
Namun, kewenangan tersebut harus digunakan secara proporsional dan terukur. Pertanyaan hakim tidak boleh diarahkan untuk memperkuat dakwaan maupun membela Terdakwa, melainkan semata-mata untuk memperjelas fakta yang relevan. Dengan pendekatan ini, imparsialitas hakim tetap terjaga.
Lebih jauh, hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan hak-hak Terdakwa terlindungi selama persidangan. Keaktifan hakim dalam konteks perlindungan hak asasi justru merupakan bagian integral dari peradilan yang adil, bukan bentuk keberpihakan.
Agar sistem ini berjalan efektif, rekonstruksi peran hakim harus diiringi dengan penguatan etika profesi dan mekanisme akuntabilitas. Tanpa standar etik yang tegas dan pengawasan yang konsisten, konsep adversarial kontinental berpotensi disalahgunakan sebagai legitimasi keaktifan hakim yang berlebihan.
Menuju Peradilan Pidana yang Seimbang dan Berkeadilan
Sistem adversarial kontinental merupakan pilihan paling realistis bagi Indonesia dalam mengimplementasikan KUHAP Baru. Model ini memungkinkan penerapan prinsip adversarial tanpa mengabaikan kondisi objektif praktik peradilan pidana nasional. Hakim tidak lagi ditempatkan sebagai aktor dominan, tetapi juga tidak direduksi menjadi penonton pasif.
Dengan peran yang proporsional, hakim diharapkan mampu menjaga keseimbangan persidangan, memastikan pembuktian berlangsung secara fair, serta mencegah ketidakadilan akibat ketimpangan kemampuan para pihak. Pada akhirnya, keberhasilan sistem adversarial kontinental sangat bergantung pada kualitas hakim dalam memahami batas perannya.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai arah baru peradilan pidana Indonesia. Rekonstruksi peran hakim menjadi kunci agar sistem ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan prosedural dan substantif yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Baca analisis hukum dan peradilan lainnya di https://JurnalLugas.Com
