JurnalLugas.Com — Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem hukum pidana Indonesia. Regulasi ini tidak sekadar mengganti produk hukum kolonial, melainkan merekonstruksi paradigma negara dalam mengatur relasi antara ruang privat warga negara dan ketertiban umum, terutama pada isu sensitif seputar kesusilaan seksual dan institusi perkawinan.
Dalam lanskap sosial Indonesia yang plural, KUHP Nasional mencoba mencari titik temu antara living law nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat dengan prinsip hak asasi manusia serta kepastian hukum modern. Namun, idealisme normatif ini berhadapan langsung dengan realitas sosial: maraknya praktik nikah siri dan poligami tanpa izin yang masih dianggap “jalan tengah” oleh sebagian masyarakat untuk melegitimasi hubungan secara agama, sembari mengabaikan tertib hukum negara dan perlindungan hak pasangan sah.
Reformulasi Hukum di Tengah Realitas Sosial
Fenomena nikah siri dan poligami tanpa prosedur hukum bukan sekadar isu moral, melainkan problem yuridis yang berlapis. Dalam praktik, satu peristiwa faktual dapat memunculkan irisan delik (samenloop) antara tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana terhadap perkawinan. Di sinilah KUHP Nasional menuntut kecermatan aparat penegak hukum, mengingat adanya pembatasan tegas melalui asas Ne Bis In Idem, yang melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama.
Sistematis perbedaan ruang lingkup, klasifikasi delik, serta konsekuensi yuridis penerapan pasal-pasal kesusilaan dan perkawinan dalam KUHP Nasional, agar tidak terjadi kekeliruan sejak tahap pelaporan hingga penuntutan.
Dikotomi Delik dalam KUHP Nasional
1. Moralitas Seksual versus Legalitas Perkawinan
KUHP Nasional secara tegas memisahkan delik yang menyerang moralitas seksual dari delik yang merusak institusi perkawinan. Pembedaan ini bertumpu pada rechtsbelang atau kepentingan hukum yang dilindungi.
A. Tindak Pidana Kesusilaan (Moralitas Seksual)
Kelompok pasal ini menitikberatkan pada perilaku seksual dan pola hidup yang dinilai melanggar norma kesusilaan masyarakat. Fokus utamanya adalah perbuatan fisik di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara.
- Perzinaan (Pasal 411)
Menjerat persetubuhan antara orang yang terikat perkawinan maupun lajang dengan pihak yang bukan pasangan sahnya. Karakter pasal ini adalah delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri, serta orang tua atau anak bagi pelaku yang belum menikah. - Kohabitasi (Pasal 412)
Dikenal luas sebagai pasal “kumpul kebo”, delik ini menekankan pada kondisi hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. Negara secara sadar membatasi intervensinya dengan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan, sehingga pihak luar tidak memiliki kedudukan hukum untuk melapor.
B. Tindak Pidana terhadap Perkawinan (Legalitas dan Asal-Usul)
Berbeda dari delik kesusilaan yang bersifat privat, kelompok pasal ini bertujuan menjaga asas monogami, kepastian status hukum, serta tertib administrasi negara.
- Hambatan Perkawinan atau Poligami Ilegal (Pasal 402)
Menjerat pihak yang melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui adanya penghalang sah, seperti masih terikat perkawinan lain tanpa izin pengadilan. Ancaman pidananya relatif berat, mencerminkan kepentingan negara dalam melindungi institusi perkawinan. - Penipuan Status dan Nikah Tidak Tercatat (Pasal 403 dan 404)
Pasal 403 menitikberatkan pada unsur ketidakjujuran yang merugikan pasangan, sementara Pasal 404 memberikan sanksi atas pengabaian kewajiban pencatatan perkawinan. Keduanya merupakan delik biasa karena menyangkut kepentingan publik.
Studi Kasus: Poligami Siri Tanpa Izin
Ilustrasi Kasus
Seorang pria berstatus menikah secara sah menjalin hubungan dengan perempuan lajang, lalu menikahinya secara siri tanpa izin istri pertama maupun pengadilan. Hubungan tersebut berlanjut hingga hidup serumah dan memiliki anak. Istri sah merasa dirugikan dan melapor ke aparat penegak hukum.
Analisis Yuridis
Secara faktual, perbuatan ini memenuhi unsur beberapa pasal sekaligus: perzinaan, kohabitasi, dan hambatan perkawinan. Namun, dalam praktik penuntutan, jaksa harus memilih konstruksi dakwaan yang paling tepat.
Pendekatan lex specialis mendorong penggunaan Pasal 402 sebagai dakwaan utama, karena inti kesalahannya terletak pada pelanggaran terhadap tatanan hukum perkawinan. Pasal kesusilaan dapat ditempatkan sebagai dakwaan subsider apabila pembuktian perkawinan siri menemui kendala.
Kesalahan strategi sejak tahap laporan polisi berpotensi menutup peluang penuntutan lanjutan. Jika pelaku telah diputus bersalah atas perzinaan, maka penerapan pasal perkawinan atas peristiwa yang sama akan terhalang asas Ne Bis In Idem.
Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum
Pasal 134 KUHP Nasional menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks poligami siri, meskipun terdapat pelanggaran norma kesusilaan dan norma perkawinan, keseluruhannya dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa hukum (concursus idealis).
Implikasinya, penegak hukum dituntut membangun dakwaan secara cermat baik alternatif maupun subsider agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan bobot kesalahan dan rasa keadilan substantif.
KUHP Nasional 2023 menghadirkan peta baru dalam penegakan hukum pidana keluarga di Indonesia. Perbedaan mendasar antara pasal kesusilaan dan pasal perkawinan terletak pada objek perlindungannya: moralitas privat versus ketertiban publik. Kehadiran asas Ne Bis In Idem menjadi pengaman sekaligus tantangan, karena kesalahan memilih pasal sejak awal dapat berujung pada vonis yang tidak proporsional dan tertutupnya ruang penegakan hukum lanjutan.
Dengan pemahaman yang utuh dan penerapan yang presisi, KUHP Nasional berpotensi menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia modern.
Sumber rujukan dan analisis hukum lainnya dapat dibaca di https://jurnalluguas.com
