JurnalLugas.Com — Isu perkawinan beda agama kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan ini bukan sekadar persoalan privat dua individu, melainkan menyentuh dimensi konstitusi, hukum agama, hingga hak asasi warga negara. Dalam sistem hukum nasional, legitimasi perkawinan tidak bisa dilepaskan dari norma religius yang menjadi fondasi pembentukan negara.
Di Indonesia, dasar sahnya perkawinan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Rumusan ini menempatkan agama sebagai unsur utama dalam validitas pernikahan, sekaligus memunculkan perdebatan tentang batas antara kepastian hukum dan kebebasan individu.
Mahkamah Konstitusi dan Tafsir Konstitusional Perkawinan
Sejumlah uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, lembaga penjaga konstitusi itu konsisten menolak permohonan yang meminta legalisasi perkawinan beda agama tanpa tunduk pada hukum agama.
Dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, MK menilai norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hakim konstitusi berpandangan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi konstitusional bangsa. Seorang hakim saat itu menegaskan, “Negara memiliki landasan filosofis untuk menempatkan agama sebagai dasar sahnya perkawinan.”
Putusan serupa kembali ditegaskan dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Nomor 146/PUU-XXII/2024. MK menilai negara tidak secara eksplisit melarang perkawinan antaragama, tetapi keabsahannya tetap bergantung pada hukum agama masing-masing pihak.
Terbaru, melalui Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025, MK kembali menolak permohonan uji materi yang meminta perubahan norma demi kepastian hukum pasangan beda agama. Dalam pertimbangannya, MK menyebut aspek administratif seperti Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah objek pengujian konstitusional. Dengan demikian, tafsir religio-sentris atas UU Perkawinan tetap dipertahankan.
SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Solusi Administratif atau Pembatasan Baru?
Perdebatan semakin menguat setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Edaran ini memberi pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama.
SEMA tersebut lahir sebagai respons atas disparitas putusan pengadilan di berbagai daerah. Sebelumnya, terdapat sejumlah pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan dengan pertimbangan administrasi kependudukan.
Kalangan praktisi hukum mendukung langkah ini demi keseragaman putusan. Seorang akademisi hukum tata negara menyebut, “SEMA penting untuk mencegah tafsir yang melampaui batas norma undang-undang.”
Namun kritik juga bermunculan. Sejumlah pengamat menilai SEMA bukan produk legislasi, sehingga tidak bisa mengubah substansi hukum. Mereka berpendapat bahwa edaran tersebut hanya membatasi ruang interpretasi hakim tanpa menyentuh akar persoalan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan dan administrasi kependudukan.
Secara hierarkis, SEMA memang berada di bawah undang-undang. Artinya, ia tidak berwenang memperluas atau mengubah makna sahnya perkawinan menurut hukum negara. Fungsinya lebih bersifat administratif dan internal peradilan.
Dialektika Kepastian Hukum dan Hak Warga Negara
Realitas sosial Indonesia yang majemuk menempatkan isu ini dalam posisi dilematis. Di satu sisi, negara berupaya menjaga konsistensi norma berbasis agama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Di sisi lain, terdapat tuntutan perlindungan hak konstitusional untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi.
Pendekatan yuridis yang religio-sentris dianggap mampu memberikan kepastian hukum. Namun, sebagian kalangan menilai pendekatan ini berpotensi membatasi hak individu yang hidup dalam masyarakat plural.
Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan konstitusional antara prinsip kepastian hukum dan jaminan hak asasi. Tanpa revisi legislasi atau harmonisasi peraturan yang lebih komprehensif, ruang abu-abu tersebut akan tetap menjadi diskursus publik dan akademik.
Kerangka hukum perkawinan di Indonesia secara tegas menempatkan agama sebagai fondasi sahnya pernikahan. Mahkamah Konstitusi mempertahankan norma tersebut melalui berbagai putusan, sementara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat keseragaman penerapan di tingkat peradilan.
Meski demikian, perdebatan tentang hak dan kepastian hukum belum sepenuhnya usai. Tantangan harmonisasi regulasi dan perlindungan hak warga negara masih menjadi pekerjaan rumah dalam dinamika hukum nasional.
Baca analisis hukum dan kebijakan publik lainnya di https://JurnalLugas.Com
