JurnalLugas.Com – Isu mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari akibat dampak konflik Timur Tengah akhirnya diluruskan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa angka tersebut bukan sinyal darurat energi, melainkan mencerminkan kapasitas penyimpanan (storage) yang selama ini dimiliki Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026. Ia memastikan, ketahanan stok BBM nasional masih berada dalam batas standar yang telah lama diterapkan.
Kapasitas Storage 21–25 Hari, Bukan Alarm Krisis
Menurut Bahlil, kemampuan daya tampung BBM Indonesia memang sejak lama berada pada rentang 21 hingga 25 hari. Standar minimal nasional berada di kisaran 20–21 hari, sementara batas maksimalnya sekitar 25 hari.
Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di level 22–23 hari. Artinya, posisi saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali.
Bahlil menekankan bahwa publik tidak perlu menafsirkan angka tersebut sebagai tanda kelangkaan pasokan. “Sejak dulu kapasitas storage kita memang di angka itu. Jadi ini bukan kondisi luar biasa,” ujarnya.
Masalah Infrastruktur, Bukan Pasokan Energi
Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah hari cadangan BBM bukan disebabkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan. Persoalan utamanya terletak pada infrastruktur penyimpanan yang belum mampu menampung cadangan dalam jumlah lebih besar.
Bahlil menyederhanakan persoalan ini dengan menyatakan bahwa penambahan stok membutuhkan kapasitas tangki yang memadai. Jika fasilitas storage belum tersedia, maka cadangan tambahan tidak memiliki ruang penyimpanan.
“Kalau ingin ditambah, pertanyaannya disimpan di mana? Storage kita memang belum cukup,” katanya menegaskan.
Dengan demikian, isu ketahanan energi lebih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, bukan gangguan distribusi atau impor.
Arahan Presiden Prabowo: Target Cadangan Tiga Bulan
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Salah satu langkah prioritas adalah percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan BBM.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan kapasitas cadangan energi nasional dapat diperluas hingga mencapai tiga bulan ke depan. Target tersebut sejalan dengan praktik umum di sejumlah negara yang menjadikan cadangan energi jangka panjang sebagai instrumen stabilitas ekonomi dan geopolitik.
“Arahan Presiden jelas, kita harus bangun storage agar ketahanan energi benar-benar kuat. Rencananya sampai tiga bulan,” ujarnya.
Strategi Antisipasi Geopolitik Global
Di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi pasokan energi global, penguatan storage menjadi langkah strategis. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia akan memiliki ruang manuver lebih luas untuk mengantisipasi gangguan distribusi internasional maupun lonjakan harga minyak dunia.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi jangka panjang dalam membangun sistem ketahanan energi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Pemerintah pun mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh terkait stok BBM nasional. Secara faktual, ketahanan saat ini masih berada dalam batas aman sesuai standar nasional.
Ikuti perkembangan berita energi dan kebijakan strategis lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
(SF)
