JurnalLugas.Com – Sorotan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bentuk kepedulian publik terhadap penggunaan anggaran negara. Pemerintah justru melihat kritik tersebut sebagai bagian dari pengawasan sosial agar program prioritas nasional ini berjalan transparan dan tepat sasaran.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan berbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat merupakan hal yang dapat dimaklumi. Menurutnya, pengalaman sejumlah kasus korupsi di masa lalu membuat masyarakat semakin kritis terhadap program yang menggunakan dana publik.
Hariqo menyebutkan, kewaspadaan publik tersebut tidak perlu dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai kontrol yang dapat memperkuat pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Keraguan masyarakat bisa dimengerti. Kita pernah melihat masalah di berbagai sektor sebelumnya. Namun untuk program makan bergizi ini, sistem pengawasannya dibuat berlapis dan terbuka,” kata Hariqo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, MBG dirancang berbeda dengan program bantuan lain karena memungkinkan masyarakat ikut memantau secara langsung. Orang tua siswa dapat melihat menu yang diberikan kepada anak-anak di sekolah, memeriksa kandungan gizi, bahkan membagikannya di media sosial.
Menurutnya, transparansi semacam ini justru menjadi kekuatan yang mendorong kualitas program terus meningkat.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Orang tua bisa memantau menu makanan anaknya, menghitung kalori, lalu menyampaikan masukan jika ada yang kurang sesuai,” ujarnya.
Standar Gizi Sudah Ditentukan
Pemerintah telah menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi dalam setiap porsi makanan pada program MBG. Menu yang disediakan harus mampu memenuhi sekitar 30 hingga 35 persen kebutuhan energi harian siswa.
Sebagai ilustrasi, anak sekolah dasar kelas 4 hingga 5 rata-rata membutuhkan sekitar 2.000 kalori setiap hari. Dengan standar tersebut, satu porsi makanan dalam program MBG minimal harus mengandung sekitar 580 hingga 680 kalori.
Hariqo menjelaskan bahwa biaya bahan makanan juga berbeda di tiap wilayah. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, rata-rata biaya penyediaan menu berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Ia menilai anggaran Rp10 ribu masih cukup memadai karena bahan pangan dibeli dalam jumlah besar langsung dari produsen seperti petani, peternak, dan pelaku usaha mikro.
“Pembelian bahan dilakukan secara massal sehingga harga bisa lebih efisien, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Klaim Positif bagi Pendidikan
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak, program MBG juga diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar di sekolah. Banyak siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan sehingga mengalami penurunan energi sebelum jam pelajaran berakhir.
Hariqo mengatakan kondisi tersebut sering menyebabkan anak kehilangan fokus saat belajar.
“Anak yang tidak sarapan biasanya mulai kelelahan menjelang siang. Akibatnya konsentrasi belajar menurun,” ujarnya.
Penelitian yang dilakukan bersama Universitas Indonesia juga menunjukkan bahwa program makan bergizi di sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan, termasuk menekan angka putus sekolah serta meningkatkan daya fokus siswa di kelas.
Mendorong Pola Makan Sehat
Selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan, program makan bergizi juga berpotensi membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
Hariqo menilai kegiatan makan bersama di sekolah dapat mendorong anak untuk mencoba berbagai jenis makanan bergizi, termasuk sayuran yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.
“Ketika makan bersama teman-temannya, anak biasanya lebih terbuka mencoba makanan baru. Ini membantu membangun pola makan sehat,” tuturnya.
Dengan sistem pengawasan terbuka dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung prestasi belajar generasi muda Indonesia.
Untuk informasi berita lainnya kunjungi https://JurnalLugas.com.
(SF)
