JurnalLugas.Com – Pemerintah terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan sebagai upaya memperkuat sistem penyediaan hunian nasional. Regulasi tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di sektor perumahan, termasuk ketersediaan lahan serta skema pembiayaan bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rancangan aturan tersebut dan siap membawanya ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Ia menjelaskan, dukungan terhadap penyusunan regulasi ini juga datang dari Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo.
Ara menyebutkan bahwa RUU tersebut akan mengatur berbagai aspek penting dalam sektor perumahan agar lebih terintegrasi dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Dalam rancangan ini, pemerintah ingin mengatur secara menyeluruh, termasuk soal lahan dan pembiayaan perumahan,” ujarnya singkat.
Menurutnya, kehadiran regulasi baru sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan proses penyusunan hingga pembahasan RUU tersebut dapat berjalan cepat dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya komisi yang membidangi infrastruktur dan perumahan.
Ara optimistis aturan tersebut nantinya dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.
Kuota Rumah Subsidi Bertambah
Selain menyiapkan regulasi baru, pemerintah juga terus meningkatkan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Program pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga tetap dipertahankan dengan bunga tetap sekitar 5 persen. Selain itu, tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperpanjang hingga 30 tahun agar cicilan lebih ringan bagi masyarakat.
Pengembang Harap Regulasi Lebih Terpadu
Kalangan pengembang properti menyambut positif rencana pembentukan undang-undang tersebut. Mereka menilai regulasi yang terintegrasi akan membantu menyelaraskan berbagai aturan yang selama ini berbeda di setiap daerah.
Direktur Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma, menilai perbedaan kebijakan perizinan sering kali menjadi hambatan bagi pengembang dalam membangun perumahan.
Ia berharap regulasi baru nantinya mampu menghadirkan sistem aturan yang lebih seragam sehingga proses pembangunan perumahan dapat berjalan lebih efisien.
Dengan adanya RUU Perumahan, pemerintah menargetkan sektor perumahan nasional semakin kuat dan mampu mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Baca berita selengkapnya di https://JurnalLugas.Com.
(SF)
