JurnalLugas.Com — Upaya menjaga stabilitas harga beras nasional memasuki babak baru di tahun 2026. Pemerintah melalui Perum Bulog memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan tanpa jeda sepanjang tahun, dengan target distribusi mencapai 828 ribu ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan keterjangkauan harga di tengah dinamika pasar pangan.
“Penugasan ini mengacu pada regulasi resmi dari Badan Pangan Nasional. Total beras SPHP yang harus disalurkan tahun ini sebesar 828 ribu ton,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Distribusi Diperluas hingga 80 Ribu Titik
Berbeda dengan pola sebelumnya yang bersifat situasional, distribusi beras SPHP tahun ini dilakukan secara kontinu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah gejolak harga, terutama di wilayah yang rentan terhadap fluktuasi pasokan.
Bulog menyalurkan beras langsung ke berbagai kanal distribusi, mulai dari pasar rakyat hingga jaringan koperasi dan ritel modern. Salah satu fokus utama adalah penguatan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang kini menjadi ujung tombak penyediaan bahan pokok di tingkat komunitas.
Selain itu, jaringan distribusi juga mencakup:
- Outlet binaan pemerintah daerah
- Koperasi milik BUMD dan instansi pemerintah
- Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah mencapai sekitar 80 ribu titik
- Swalayan dan toko modern
Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang tetap terjangkau.
Kemasan Fleksibel dan Standar Kualitas Terjaga
Untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen, Bulog menyediakan beras SPHP dalam kemasan 5 kilogram, serta mulai menyiapkan varian 2 kilogram. Beras yang disalurkan merupakan kualitas medium dengan standar pemerintah, yakni tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen.
Dari sisi harga, penjualan beras SPHP tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibagi dalam tiga zona wilayah:
- Rp12.500/kg untuk zona 1
- Rp13.100/kg untuk zona 2
- Rp13.500/kg untuk zona 3
Kebijakan harga ini menjadi instrumen penting untuk menahan lonjakan harga di tingkat konsumen.
Evaluasi Target dan Pembelajaran dari 2025
Meski distribusi diperluas, target penyaluran tahun ini justru lebih rendah dibandingkan 2025 yang sempat ditetapkan sebesar 1,5 juta ton. Penyesuaian ini dilakukan setelah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta distribusi sisa kuota yang berlanjut hingga awal 2026.
Pada 2025, penyaluran tidak berjalan optimal karena sempat dihentikan saat puncak panen guna menjaga harga di tingkat petani. Distribusi baru kembali dilanjutkan pada paruh kedua tahun, dengan total realisasi mencapai sekitar 802 ribu ton.
Rizal menilai pengalaman tersebut menjadi dasar perubahan strategi di 2026. “Kini distribusi dilakukan sepanjang tahun agar intervensi pasar lebih konsisten dan efektif,” katanya.
Sinergi Nasional Tekan Beban Masyarakat
Bulog juga aktif dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menekan beban pengeluaran masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global.
Dengan pola distribusi yang lebih merata dan berkelanjutan, pemerintah berharap stabilitas harga beras dapat terjaga, sekaligus memastikan kebutuhan pangan pokok masyarakat terpenuhi tanpa gejolak berarti.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan cadangan pangan kini tidak lagi reaktif, melainkan berbasis perencanaan jangka panjang yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(ED)
