JurnalLugas.Com — Di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat, suara kehati-hatian dalam menjaga stabilitas nasional kembali mengemuka. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa, terutama saat dunia tengah dilanda gejolak ekonomi dan keamanan.
Menurut Hasan, dinamika global saat ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menggambarkan situasi dunia yang “tidak baik-baik saja”, mulai dari tekanan ekonomi internasional hingga konflik antarnegara yang memanas. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia justru membutuhkan soliditas internal, bukan sebaliknya.
“Saat dunia sedang tidak stabil, bangsa ini justru harus memperkuat persatuan, bukan memperkeruh keadaan,” ujar Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Kritik vs Provokasi, Batas yang Harus Dijaga
Pernyataan Hasan ini sekaligus merespons munculnya komentar dari seorang pimpinan lembaga survei yang dinilai bernada provokatif terhadap pemerintah. Ia menyayangkan narasi yang dinilai tidak mencerminkan semangat demokrasi, terutama jika mengarah pada delegitimasi pemerintahan yang sah.
Hasan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, mekanisme pergantian kekuasaan telah diatur secara konstitusional melalui pemilihan umum. Ia menilai upaya menggiring opini publik untuk menjatuhkan pemerintah tanpa proses tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi itu sendiri.
“Demokrasi menyediakan ruang perebutan kekuasaan lewat pemilu, bukan lewat provokasi yang memecah belah,” katanya singkat.
Ironi dari Kalangan Akademisi
Lebih lanjut, Hasan mengaku prihatin karena pernyataan tersebut datang dari sosok yang berlatar belakang akademisi dan ahli politik. Menurutnya, hal itu justru menjadi ironi, mengingat peran intelektual seharusnya menjaga rasionalitas publik, bukan memicu polarisasi.
Ia juga menyinggung bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini tergolong tinggi. Oleh karena itu, narasi yang mengarah pada penggiringan emosi publik tanpa dasar pelanggaran hukum dinilai tidak relevan.
Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Agitasi
Dalam pandangan Hasan, kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta, bukan dengan tujuan menghasut atau menciptakan instabilitas.
“Kalau tidak ada pelanggaran hukum atau konstitusi, lalu ada ajakan menjatuhkan pemerintah hanya karena ketidakpuasan pribadi, itu bukan demokrasi,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan, stabilitas nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk para tokoh publik dan akademisi.
Di tengah derasnya arus informasi dan opini, kedewasaan dalam berdemokrasi menjadi kunci agar Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Baca selengkapnya artikel mendalam lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
