JurnalLugas.Com — Pemerintah memastikan kebijakan strategis nasional, termasuk pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, akan tetap berjalan hingga akhir 2026. Kepastian ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut seluruh keputusan diambil melalui koordinasi lintas kementerian di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026), Menkeu meluruskan persepsi publik yang kerap menganggap kebijakan fiskal sebagai keputusan sektoral. Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil merupakan hasil kerja kolektif dan mandat dari pimpinan tertinggi negara.
“Kebijakan itu bukan keputusan individu. Ini hasil koordinasi banyak pihak dan sudah melalui arahan Presiden. Kami pada dasarnya menjalankan mandat tersebut,” ujarnya singkat.
Kebijakan Berbasis Simulasi Ketat
Purbaya menjelaskan, setiap kebijakan strategis, termasuk pengaturan harga BBM, selalu melalui proses simulasi yang matang. Pemerintah menghitung berbagai skenario berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia untuk memastikan dampaknya tetap terkendali bagi masyarakat.
Dalam rapat-rapat terbatas, Presiden disebut aktif meminta perhitungan rinci. Skenario harga minyak mentah, mulai dari 80 hingga 100 dolar AS per barel, dianalisis untuk menentukan langkah terbaik.
“Semua dihitung secara detail. Dampaknya ke masyarakat, fiskal, dan stabilitas ekonomi jadi pertimbangan utama sebelum keputusan diambil,” jelasnya.
Fiskal Tetap Kuat, Publik Diminta Tenang
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah memastikan kondisi keuangan negara masih solid. Menkeu mengungkapkan adanya bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun.
Cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas kebijakan subsidi, termasuk menahan gejolak harga BBM di dalam negeri.
Ia juga menekankan bahwa sumber pendapatan negara terus dioptimalkan, termasuk dari sektor energi yang dikelola Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
“Kondisi kita aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Semua sudah diperhitungkan, termasuk berbagai sumber pendapatan tambahan,” tegasnya.
Stabilitas Jadi Prioritas Utama
Langkah pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga 2026 dinilai sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan inflasi. Di sisi lain, pendekatan berbasis data dan simulasi menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam merespons dinamika global.
Dengan koordinasi yang terpusat dan dukungan fiskal yang kuat, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka menengah.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
