JurnalLugas.Com — Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia berpotensi memasuki babak baru. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, mendorong perubahan mendasar dalam mekanisme penindakan, yakni dengan memperluas kewenangan penyadapan sejak tahap penyelidikan.
Gagasan ini disampaikan dalam forum resmi bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 7 April 2026. Menurut Suyudi, pembatasan penyadapan yang hanya diperbolehkan pada tahap penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru dinilai belum cukup adaptif menghadapi dinamika kejahatan narkotika yang semakin kompleks.
“Jika penyadapan bisa dilakukan sejak penyelidikan, itu akan menjadi alat awal untuk menyaring dan menentukan arah penanganan hukum,” ujarnya singkat.
Menyasar Pola Kejahatan yang Tersembunyi
Suyudi menekankan bahwa karakter kejahatan narkotika berbeda dengan tindak pidana konvensional. Jaringan peredaran gelap cenderung bergerak diam, tertutup, dan terorganisir rapi, sehingga sulit terdeteksi tanpa pendekatan khusus.
Dalam konteks ini, penyadapan bukan sekadar alat pembuktian di pengadilan, melainkan instrumen intelijen untuk membaca pola jaringan.
“Fokusnya bukan langsung mencari bukti hukum, tapi mengumpulkan informasi awal dan memetakan struktur jaringan yang sering kali tidak terlihat,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengidentifikasi apakah seseorang hanya pengguna atau bagian dari sindikat yang lebih besar.
Dorong Penguatan Aturan dalam RUU Narkotika
BNN menilai, kebutuhan penyadapan sejak tahap awal sejalan dengan pendekatan hukum modern yang mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, Suyudi meminta agar ketentuan ini diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika.
Ia juga menyebut bahwa KUHAP terbaru membuka ruang melalui mekanisme lex specialis, yang memungkinkan aturan khusus seperti RUU Narkotika mengatur lebih detail soal penyadapan.
Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, penyadapan sudah diakui sebagai bagian dari alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, implementasinya dinilai masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.
“RUU ini harus memberi kepastian hukum, termasuk dalam mengatur penyadapan secara tegas dan terukur,” katanya.
Efektivitas dan Pengawasan
Meski dinilai strategis, usulan ini berpotensi memicu perdebatan, terutama terkait aspek perlindungan privasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, sejumlah kalangan mendorong agar perlu ada mekanisme pengawasan ketat dan batasan yang jelas.
Namun di sisi lain, aparat penegak hukum menilai tanpa kewenangan yang memadai sejak awal, upaya membongkar jaringan narkotika akan selalu tertinggal satu langkah.
Dengan meningkatnya modus operandi sindikat narkoba yang semakin canggih, wacana ini dipandang sebagai langkah adaptif untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Baca berita dan analisis lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
