JurnalLugas.Com — Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menggunakan jasa Event Organizer (EO) dengan nilai anggaran mencapai Rp113 miliar memantik perhatian publik. Namun di balik angka besar tersebut, ia mengklaim bahwa tersimpan strategi percepatan yang disebut krusial untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pengeluaran, melainkan bagian dari pembangunan fondasi kelembagaan yang masih berada dalam fase awal.
“BGN saat ini masih membangun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Untuk kegiatan berskala besar, kami belum sepenuhnya memiliki kapasitas internal,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).
EO Bukan Sekadar Pelaksana Acara
Menurut Dadan, keterlibatan EO tidak bisa dipandang sebagai kebutuhan seremonial semata. Dalam konteks program nasional seperti MBG, EO berperan sebagai mitra strategis yang mengelola kompleksitas kegiatan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi lapangan.
Ia menjelaskan, profesional EO dibutuhkan untuk memastikan kegiatan berjalan terstandar, tepat waktu, dan minim risiko. Hal ini mencakup koordinasi vendor, pengelolaan teknis, hingga mitigasi kendala operasional yang kerap muncul dalam skala nasional.
“EO memiliki pengalaman dan tim solid yang secara realistis belum dimiliki BGN saat ini,” katanya singkat.
Peran Krusial dalam Komunikasi Publik
Lebih jauh, penggunaan EO juga menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan isu gizi kepada masyarakat. Program MBG tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku.
BGN, lanjut Dadan, membutuhkan pendekatan komunikasi yang efektif dan menarik agar pesan program bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Peran EO memastikan pesan pemerintah dikemas dengan tepat, berdampak luas, dan mudah dipahami publik,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan seperti bimbingan teknis bagi penjamah makanan juga membutuhkan standar pelaksanaan yang tinggi agar keamanan pangan tetap terjaga.
Efisiensi di Tengah Keterbatasan Waktu tapi sedot anggaran
Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan EO jauh lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen, pelatihan, hingga pembentukan sistem internal membutuhkan waktu panjang, sementara program MBG dituntut segera berjalan.
Namun dirasa tidak tepat pada saat ini ekonomi Indonesia yang belum benar membaik.
EO, dalam hal ini, menjadi solusi transisi agar program tetap bisa dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas.
“Kebutuhan program tidak bisa menunggu. EO menjembatani percepatan implementasi,” kata Dadan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Menanggapi kritik publik, BGN memastikan seluruh penggunaan anggaran, termasuk untuk jasa EO, dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Prosesnya diklaim terbuka untuk diawasi, baik oleh lembaga internal maupun eksternal.
Dadan menekankan bahwa sistem yang dibangun justru memudahkan proses audit karena seluruh aktivitas terdokumentasi secara sistematis.
“Setiap pengeluaran dilakukan sesuai aturan dan dapat diawasi secara transparan,” ujarnya.
Kebutuhan atau Pemborosan
Di tengah sorotan, langkah BGN ini memperlihatkan dilema klasik dalam pembangunan institusi baru, antara kebutuhan percepatan dan tuntutan efisiensi anggaran bahkan pemborosan anggaran.
Penggunaan EO senilai Rp113 miliar mungkin terlihat besar di permukaan, namun pemerintah melihatnya sebagai investasi awal untuk memastikan program strategis nasional berjalan efektif sejak tahap awal.
Seiring berjalannya waktu, publik akan menilai apakah strategi ini benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia atau uang negara akan habis sia-sia.
Baca berita lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
