JurnalLugas.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah kini menghadapi ujian serius. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan praktik korupsi dalam tata kelola program tersebut yang menyeret tiga nama sebagai tersangka, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan mitra pelaksana program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa sejumlah yayasan yang memperoleh status sebagai mitra SPPG diduga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meski demikian, yayasan tersebut tetap dapat mengikuti program dan menerima berbagai fasilitas yang bersumber dari anggaran negara.
Menurut penyidik, proses verifikasi yang seharusnya menjadi pintu utama pengawasan diduga telah mengalami intervensi sehingga sejumlah yayasan yang tidak layak tetap lolos dalam sistem.
“Verifikasi mitra diduga tidak berjalan sesuai prosedur karena adanya pengaruh dari pihak tertentu,” ujar Syarief dalam keterangannya.
Dugaan Konflik Kepentingan dalam Penunjukan Mitra
Temuan penyidik menunjukkan adanya indikasi hubungan antara pengelola yayasan tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi mitra program. Sejumlah yayasan yang semestinya gagal dalam tahap administrasi dan kelayakan disebut tetap mendapatkan akses untuk menjalankan kegiatan MBG di berbagai daerah.
Praktik semacam ini dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama program karena pelaksanaan di lapangan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada standar profesional maupun kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah pada awal 2025 sebagai bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah di Indonesia.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi jutaan peserta didik dengan dukungan pendanaan yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp85,27 triliun untuk pelaksanaan MBG. Nilai tersebut meningkat tajam pada tahun 2026 dengan pagu anggaran mencapai Rp298 triliun.
Besarnya dana yang digelontorkan menjadikan program ini sebagai salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dalam sektor ketahanan gizi dan pembangunan sumber daya manusia.
Kejagung Dalami Aliran Dana dan Keterlibatan Pihak Lain
Seiring penetapan tiga tersangka, penyidik kini terus menelusuri berbagai dokumen, aliran dana, serta mekanisme penunjukan mitra yang diduga menyimpang dari aturan.
Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Masyarakat kini menanti hasil penyidikan lanjutan untuk memastikan program strategis nasional tersebut dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima yang berhak.
Baca berita investigasi, hukum, dan kebijakan publik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
