JurnalLugas.Com — Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan rotasi besar-besaran di jajaran kepala kejaksaan negeri (Kajari). Sebanyak 65 pejabat Kajari dimutasi dalam langkah yang disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja institusi.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Hendro Dewanto atas nama Jaksa Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang rutin dilakukan.
“Mutasi itu wajar dalam sistem kelembagaan. Ada promosi, ada pergeseran, bahkan penyesuaian fungsi sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pergantian Kajari Karo
Salah satu mutasi yang menjadi perhatian adalah pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Danke Rajagukguk dipindahkan ke jabatan fungsional, sementara posisi tersebut kini diisi oleh Edmond Novvery Purba.
Menurut Anang, mutasi tersebut bersifat “diagonal”, yang berarti pergeseran dari jabatan struktural ke posisi fungsional dalam organisasi.
Langkah ini terjadi setelah penanganan perkara yang melibatkan videografer Amsal Sitepu di Kejari Karo sempat menjadi perhatian publik dan memicu polemik.
Rotasi Strategis di Daerah Lain
Selain Karo, sejumlah nama juga mendapat penugasan baru di berbagai daerah. Salah satunya adalah Yadyn, yang sebelumnya bertugas di bidang penyidikan tindak pidana khusus dan kini dipercaya menjabat Kajari Jember.
Rotasi ini dinilai sebagai bagian dari strategi Kejagung untuk memperkuat lini penegakan hukum di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan kasus korupsi, pencucian uang, dan perkara strategis lainnya.
Daftar Lengkap 65 Kajari yang Dimutasi
Berikut daftar pejabat yang mendapat penugasan baru sebagai Kajari:
Bobbi Sandri (Banda Aceh), Fredy Feronico Simanjuntak (Rokan Hulu), R Firmansyah (Barito Utara), Dado Achmad Ekroni (Serang), Adi Rifani (Lebak), Subagio Gigih Wijaya (Ende), David Palapa Duarsa (Bondowoso), Taufik (Sarolangun), Herman Kondo Siriwa (Murung Raya), Adi Imanuel Palebangan (Tomohon), Petrus Andri Parlindungan Napitupulu (Bangka Tengah), Fitri Zulfahmi (Mamuju), Anto Widi Nugroho (Tanjung Jabung Timur), Herlambang Saputro (Seram Bagian Barat), Harwanto (Penajam Paser Utara), Koko Erwinto Danarko (Luwu Utara), Deddy Sutendy (Kota Cirebon), Syahrir Jasman (Batubara), Irfan Nirwana Satriyadi (Aceh Barat), Febrianda Ryendra (Cilegon).
Robby Permana Amri (Rote Ndao), Hartadhi Christianto (Padang Sidempuan), Pradhana Probo Setyarjo (Kota Tangerang), I Ketut Sudiarta (Maros), Ilham Wahdini (Seram Bagian Timur), Mohammad R. Bugis (Tanjung Jabung Barat), Krisnandar (Kepulauan Tanimbar), Budiman (Sinjai), Rindang Onasia (Pangkal Pinang), Retno Setyowati (Sukoharjo), Yuli Andri (Empat Lawang), Indra Gunawan (Dharmasraya), Taupiq Djalal (Bau-Bau), Alezander Zaldi (Labuhanbatu Selatan), Widarto Adi Nugroho (Tual), Nurul Hidayat (Sawahlunto), Sutrisno (Ngada), Muhammad Indra Muda Nasution (Brebes), M. Emri Kurniawan (Tapanuli Selatan), Medie (Tabanan).
Nurwendah Arumsari (Solok), Teddy Rorie (Kudus), Ryan Jerry Untu (Flores Timur), Bambang Sunoto (Banyumas), Rahmat (Halmahera Utara), Rully Mutiara (Rembang), Noptra (Agam), Yadyn (Jember), Soekesto Ariesto (Magetan), Badri Wasil (Aceh Jaya), Dicky Darmawan (Buleleng), Mernawati (Dumai), Purnama (Sragen), Dian Herdiman (Parigi Moutong), Jeffry Paultje Maukar (Labuhan Batu), Saptono (Lampung Timur), Tasjrifin Muljana Abdul (Kotamobagu), Rustandi Gustawirya (Kabupaten Pasuruan), Normadi Elfajr (Hulu Sungai Selatan), Nurul Anwar (Kota Mojokerto), Dwi Hadi Purnomo (Boalemo), Romadu Novelino (Kolaka), Erwin Widihantono (Bitung), Edmond Novvery Purba (Karo), Imam Fauzi (Nias Selatan).
Momentum Evaluasi dan Penguatan Kinerja
Pengamat menilai rotasi besar ini menjadi momentum evaluasi internal sekaligus sinyal bahwa Kejagung tengah mempercepat reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum.
Dengan komposisi baru, publik menaruh harapan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja kejaksaan di daerah, terutama dalam penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat.
Baca berita hukum terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
