JurnalLugas.Com — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima uji materi terkait perbedaan status antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuka kembali ruang perdebatan mengenai arah reformasi aparatur sipil negara (ASN).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II menegaskan bahwa pembenahan sistem ASN tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan ranah yudisial.
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menyatakan bahwa amar putusan MK atas perkara Nomor 84/PUU-XXIV/2026 hanya menyentuh aspek formil, bukan substansi norma yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Artinya, isu kesetaraan antara PPPK dan PNS masih terbuka untuk dibahas melalui jalur legislasi.
“Putusan ini menjadi penegasan bahwa reformasi ASN adalah tanggung jawab DPR bersama pemerintah. Kami akan memastikan setiap aparatur negara memperoleh kepastian hak dan perlakuan yang adil,” ujar Eka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Putusan Formil, Bukan Substansi
MK dalam putusannya menilai permohonan yang diajukan oleh Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) dan seorang dosen PPPK, Rizalul Akram, tidak memenuhi syarat formil. Permohonan dinilai kabur (obscuur) dan argumentasinya tidak tersusun secara komprehensif.
Karena itu, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara. Dengan kata lain, konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji belum diputuskan secara substansial.
Langkah ini, menurut Eka, justru menempatkan DPR pada posisi strategis untuk menyusun ulang desain kebijakan ASN yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan birokrasi modern.
Kesetaraan dan Diferensiasi
Dalam perspektif konstitusi, Eka mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi landasan utama. Namun, konstitusi juga membuka ruang adanya perbedaan perlakuan sepanjang didasarkan pada alasan rasional dan proporsional.
“Perbedaan status antara PNS dan PPPK tidak otomatis melanggar konstitusi. Yang menjadi kunci adalah apakah kebijakan itu objektif dan tidak menimbulkan ketidakadilan,” jelasnya.
Ia menilai PNS dan PPPK memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. PNS berperan menjaga stabilitas birokrasi, sementara PPPK memberikan fleksibilitas dalam mengisi kebutuhan tenaga profesional di sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Risiko Kesenjangan dan Solusi Kebijakan
Meski demikian, Eka mengakui potensi kesenjangan antara kedua status ASN tersebut masih menjadi persoalan nyata. Ia menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang menjamin hak dasar secara setara, termasuk perlindungan kerja, standar pengupahan, dan jaminan sosial.
Menurutnya, reformasi ASN ke depan harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Proses rekrutmen, promosi, hingga evaluasi kinerja harus berbasis kompetensi dan capaian kerja, bukan semata status administratif.
“ASN ke depan harus dibangun di atas sistem merit. Ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” tegasnya.
Evaluasi Regulasi dan Pendekatan Berbasis Data
Komisi II DPR RI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi ASN guna menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum. Pendekatan berbasis data dinilai krusial agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil sektor publik.
Eka menambahkan, reformasi ASN tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan fiskal negara. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Reformasi ASN bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Permohonan uji materi yang diajukan FAIN dan Rizalul Akram berfokus pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c dalam UU ASN. Pasal-pasal tersebut mengatur akses jabatan serta masa kontrak PPPK yang dinilai berbeda dengan PNS.
Para pemohon menilai perbedaan tersebut menciptakan kesan “ASN kelas dua” bagi PPPK. Mereka meminta adanya kesetaraan dalam peluang jabatan dan jaminan pensiun.
Namun, karena permohonan dinilai tidak jelas dan kontradiktif, MK memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan lebih lanjut.
Putusan ini menandai bahwa polemik PPPK dan PNS belum berakhir. Bola kini sepenuhnya berada di tangan DPR dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan ASN yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Baca selengkapnya analisis kebijakan publik lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
