JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut dana yang mengalir ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai rata-rata Rp1 triliun setiap hari dan langsung terserap ke berbagai sektor usaha kecil masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menggambarkan aliran anggaran tersebut seperti air hujan yang turun langsung ke akar ekonomi masyarakat dari Aceh hingga Papua.
Dalam Rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG di Manado, Jumat 8 Mei 2026, Sony menjelaskan bahwa dana negara itu tidak berhenti di birokrasi, melainkan langsung masuk ke rantai ekonomi rakyat bawah melalui ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
“Uangnya langsung bergerak ke masyarakat, ke desa-desa, ke pelaku usaha kecil yang memasok kebutuhan dapur MBG,” ujar Sony dalam keterangannya.
Menurutnya, dari total dana yang beredar setiap hari, sekitar Rp122 miliar diserap oleh lebih dari 1,2 juta relawan yang bekerja di SPPG di seluruh Indonesia. Para relawan tersebut menjadi bagian penting dalam operasional distribusi dan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Khusus di Sulawesi Utara, perputaran dana program MBG disebut mencapai miliaran rupiah setiap hari. Dari jumlah itu, ratusan juta rupiah terserap untuk tenaga relawan lokal yang terlibat langsung dalam pelayanan program.
Sony menuturkan, aliran anggaran MBG juga menghidupkan usaha kecil masyarakat. Dana tersebut mengalir ke pedagang beras, pemasok ikan, petani sayur, penjual buah, peternak ayam, hingga pelaku usaha bahan pangan lainnya.
Efek ekonomi dari program ini dinilai mulai terasa di daerah-daerah karena rantai pasok kebutuhan MBG mayoritas berasal dari pelaku usaha lokal. Kondisi itu menciptakan perputaran uang yang lebih cepat di tingkat bawah dan membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Di wilayah Sulawesi Utara sendiri, tercatat ratusan SPPG telah beroperasi mulai dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa hingga Kota Kotamobagu. Kehadiran SPPG tersebut menjadi pusat distribusi sekaligus pusat pergerakan ekonomi baru di daerah.
BGN menilai konsep MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Ketika kebutuhan pangan dipasok dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, maka manfaat anggaran negara dinilai lebih merata dirasakan masyarakat.
Program MBG saat ini terus diperluas pemerintah sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di daerah.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
