JurnalLugas.Com — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai menghantui sejumlah sektor industri pada 2026 membuat pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian industri manufaktur, pekerja yang kehilangan pekerjaan dipastikan tetap memperoleh perlindungan sosial, termasuk manfaat tunai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menegaskan pihaknya kini tidak hanya fokus mencairkan manfaat JKP bagi korban PHK, tetapi juga mulai melakukan pemetaan perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja.
Langkah tersebut dilakukan agar proses pelayanan terhadap pekerja terdampak bisa berlangsung lebih cepat tanpa hambatan administrasi yang panjang.
“Kami sudah menyiapkan data perusahaan yang berpotensi melakukan PHK sehingga ketika itu terjadi, hak pekerja dapat segera diproses,” ujar Saiful di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan turun aktif mendatangi dan menghubungi perusahaan agar pekerja tidak kehilangan hak normatifnya setelah terkena PHK. Pendekatan ini dinilai penting karena banyak pekerja terlambat memperoleh manfaat akibat proses administrasi yang lambat dari perusahaan.
BPJS Ketenagakerjaan bahkan membuka kemungkinan menghadirkan layanan langsung di lokasi perusahaan yang melakukan PHK massal. Strategi jemput bola itu disiapkan untuk mempercepat pencairan manfaat JKP dan layanan jaminan sosial lainnya.
Saiful mengatakan fokus utama lembaganya saat ini adalah memastikan pekerja yang kehilangan mata pencaharian tetap memiliki perlindungan ekonomi sementara sambil mencari pekerjaan baru.
Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja terdampak PHK terus bertambah sepanjang awal 2026. Hingga 5 Mei 2026, tercatat sebanyak 15.425 tenaga kerja mengalami PHK pada periode Januari hingga April dan terdaftar sebagai peserta program JKP.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi. Sebanyak 3.339 pekerja atau sekitar 21,65 persen dari total kasus PHK nasional berasal dari daerah tersebut.
Pekerja yang mengalami PHK masih memiliki kesempatan mengajukan klaim JKP maksimal enam bulan setelah tanggal pemutusan kerja. Proses pengajuan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi JKP yang telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, tekanan terhadap industri dinilai masih cukup besar. Saiful menyebut sektor yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik menjadi salah satu industri yang rawan terdampak akibat situasi ekonomi global dan konflik geopolitik internasional yang memicu kenaikan biaya produksi.
Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan belum merinci perusahaan maupun sektor spesifik yang saat ini mengalami lonjakan PHK.
Kondisi ini membuat program JKP menjadi salah satu bantalan penting bagi pekerja Indonesia di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan gelombang efisiensi perusahaan yang diperkirakan masih berlanjut hingga semester kedua 2026.
Baca berita ekonomi dan ketenagakerjaan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
