JurnalLugas.Com — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperketat untuk mencegah praktik penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Pemerintah memastikan program prioritas Presiden tersebut berjalan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MBG sekaligus langkah perbaikan di lapangan.
Menurut Dudung, Kantor Staf Presiden (KSP) akan turun langsung mengawal implementasi program, termasuk memastikan tidak ada praktik jual beli titik dapur atau manipulasi distribusi dalam pelaksanaan layanan makan bergizi.
“KSP akan mengawasi ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar Dudung dalam konferensi pers.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Karena cakupan program terus diperluas di berbagai daerah, pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar distribusi makanan tetap sesuai standar dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Dudung menyebut pihak BGN juga meminta dukungan pengawasan karena jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh rantai distribusi berjalan transparan dan profesional.
Selain membahas pengawasan, Dudung mengaku sebelumnya juga dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membicarakan langkah penyempurnaan program MBG.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah pakar gizi hingga ahli pengelolaan dapur agar pelaksanaan program semakin efektif dan berkualitas.
“Perbaikan terus dilakukan supaya manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi lebih baik,” katanya.
Ia menilai MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif.
Karena itu, pemerintah menegaskan seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik percaloan maupun permainan proyek.
Dudung juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak Indonesia di masa mendatang.
“Program ini sangat penting bagi masa depan bangsa sehingga pengawasannya tidak boleh longgar,” tegasnya.
Informasi berita nasional lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
