JurnalLugas.Com – Polemik seputar film dokumenter berjudul Pesta Babi terus menjadi perhatian publik setelah mendapat tanggapan resmi dari TNI Angkatan Darat. Institusi militer tersebut menegaskan tidak mempermasalahkan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi, namun mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap karya yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menyampaikan bahwa kebebasan berkarya merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan penyajian informasi yang akurat agar tidak memunculkan persepsi yang keliru terhadap lembaga negara.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026), Donny menilai terdapat sejumlah narasi dalam film tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperuncing ketegangan di tengah masyarakat.
“Kebebasan berekspresi harus dihormati, tetapi setiap informasi yang disampaikan kepada publik juga memiliki konsekuensi moral. Jangan sampai sebuah karya justru membangun stigma atau memunculkan distorsi terhadap institusi negara,” ujarnya.
Meski menyampaikan keberatan terhadap sebagian isi film, pihak TNI AD tidak menjelaskan secara detail bagian mana yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, Donny menegaskan bahwa keberatan tersebut berangkat dari keinginan agar ruang publik tetap diisi oleh informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyoroti substansi film, TNI AD juga mendorong adanya keterbukaan terkait pendanaan produksi karya tersebut. Menurut Donny, transparansi sumber pembiayaan merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik, terutama ketika sebuah film mengangkat isu yang sensitif dan berpotensi memengaruhi opini masyarakat luas.
Ia menekankan bahwa permintaan keterbukaan tersebut bukan bentuk tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan upaya menjaga objektivitas serta memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi.
“Transparansi penting agar masyarakat memahami keseluruhan konteks sebuah karya. Kami tidak anti terhadap kritik, tetapi kritik yang konstruktif sebaiknya dibangun berdasarkan data, keseimbangan informasi, dan fakta yang dapat diverifikasi,” kata Donny.
Pernyataan tersebut menambah dinamika perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab publik dalam penyebaran informasi. Di satu sisi, karya film dipandang sebagai medium penyampaian pandangan dan kritik sosial. Di sisi lain, muncul tuntutan agar setiap narasi yang dipublikasikan tetap mengedepankan akurasi serta verifikasi fakta.
Baca berita nasional dan aktual lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
