JurnalLugas.Com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah kampus lain kembali menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena membawa lima tuntutan utama yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terkait kondisi ekonomi, tata kelola anggaran negara, hingga kebijakan pembangunan nasional.
Mahasiswa dari berbagai fakultas UI bergabung dengan peserta aksi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta serta Institut Pertanian Bogor (IPB). Mereka menegaskan demonstrasi dilakukan secara independen dan tidak berada di bawah kepentingan kelompok politik tertentu.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan lahir dari proses diskusi dan konsolidasi lintas fakultas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, mahasiswa berupaya menghadirkan aspirasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dirasakan masyarakat luas. “Poin-poin yang kami bawa merupakan hasil pembahasan bersama seluruh elemen mahasiswa di lingkungan UI,” ujarnya.
Lima Isu Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa meminta penghentian berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai efisiensi belanja negara perlu menjadi prioritas di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai masih menjadi beban bagi banyak keluarga.
Ketiga, peserta aksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, program-program tersebut perlu dikaji kembali dari sisi efektivitas, manfaat, dan penggunaan anggaran.
Keempat, mahasiswa menolak praktik yang mereka sebut sebagai militerisme di ruang sipil. Mereka mendorong penguatan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kelima, mahasiswa meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik serta berani mengakui kesalahan apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Di tengah pelaksanaan demonstrasi, sejumlah bus yang membawa mahasiswa dari Kampus UI Depok tidak dapat langsung menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagaimana rencana awal.
Rombongan yang bergerak menuju pusat kota justru diarahkan melalui kawasan Dukuh Atas sebelum akhirnya bergerak ke sekitar Gedung DPR RI. Situasi tersebut membuat sebagian massa terpisah dan harus melakukan konsolidasi ulang.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan mahasiswa terus berupaya menyatukan kembali peserta aksi agar aspirasi yang dibawa dapat disampaikan secara terkoordinasi.
“Kami berusaha memastikan seluruh peserta dapat berkumpul kembali sehingga agenda penyampaian aspirasi berjalan maksimal,” katanya.
Polda Metro Jaya menyebut Bundaran HI bukan lokasi yang direkomendasikan untuk penyampaian aspirasi karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan koordinator aksi agar demonstrasi dialihkan ke lokasi lain yang lebih memungkinkan tanpa mengganggu aktivitas publik secara luas.
Menurutnya, alternatif lokasi seperti kawasan Patung Kuda maupun kompleks DPR/MPR dinilai lebih sesuai untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami berupaya memastikan aspirasi tetap dapat disampaikan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat,” ujar Budi.
Aksi mahasiswa kali ini kembali menunjukkan bahwa isu ekonomi, transparansi anggaran, dan kebijakan publik masih menjadi perhatian utama generasi muda. Demonstrasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian kritik, tetapi juga refleksi atas harapan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional ke depan.
Pengamat menilai gelombang aspirasi dari kampus berpotensi menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sedang dijalankan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com: https://JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
