JurnalLugas.Com — Perkara hukum yang menjerat videografer Amsal Sitepu terus menuai perhatian publik. Komisi III DPR RI memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mengkaji lebih jauh kasus dugaan korupsi proyek video desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Agenda RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya desakan masyarakat yang menilai proses hukum terhadap Amsal mengandung unsur ketidakadilan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pentingnya orientasi keadilan dalam setiap proses hukum. Ia menilai bahwa hukum tidak boleh hanya berfokus pada prosedur, melainkan harus menyentuh substansi keadilan itu sendiri.
“Penegakan hukum seharusnya tidak sekadar mengejar aspek formal, tetapi memastikan hasil akhirnya benar-benar adil bagi semua pihak,” ujarnya dalam keterangan singkat.
Ia juga menyoroti karakteristik pekerjaan videografi yang masuk dalam sektor kreatif, di mana nilai jasa tidak memiliki standar harga yang seragam. Menurutnya, hal ini harus menjadi pertimbangan serius dalam menilai ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.
“Dalam pekerjaan kreatif, ukuran harga sering kali subjektif. Ini yang perlu dilihat secara jernih agar tidak terjadi kekeliruan dalam penilaian,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi III mengingatkan aparat penegak hukum agar lebih memprioritaskan penanganan kasus korupsi yang berdampak besar terhadap kerugian negara. Upaya pemulihan aset negara dinilai harus menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Amsal Sitepu dengan hukuman dua tahun penjara serta denda sebesar Rp50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.
Menanggapi kasus yang dihadapinya, Amsal menyampaikan pandangannya melalui media sosial. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi penegakan hukum yang menurutnya tengah menghadapi berbagai persoalan.
Kasus ini pun memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, khususnya terkait batasan penilaian dalam proyek berbasis kreativitas. RDPU yang akan digelar DPR diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif serta membuka jalan menuju penyelesaian yang adil dan transparan.
Ikuti perkembangan selengkapnya di:
https://JurnalLugas.Com
(SF)
