JurnalLugas.Com – Rencana pengalihan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para guru honorer mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Langkah tersebut dinilai menjadi jalan keluar yang lebih produktif dibandingkan membiarkan aset negara tidak termanfaatkan secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai kendaraan roda dua yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan memiliki nilai guna lebih besar apabila disalurkan kepada tenaga pendidik honorer yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana transportasi.
Menurutnya, aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara harus tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, opsi hibah kepada guru honorer dianggap sebagai solusi yang rasional sekaligus mampu mendukung aktivitas pendidikan di berbagai daerah.
“Dari penjelasan yang disampaikan dalam rapat, kendaraan tersebut direncanakan untuk diberikan kepada guru honorer. Saya melihat langkah itu lebih bermanfaat dan layak didukung,” ujar Yahya dalam keterangannya, Minggu 21 Juni 2026.
Pengadaan Dinilai Tidak Sesuai Kebutuhan
Meski mendukung rencana hibah, Yahya mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional program pemenuhan gizi.
Ia menilai aktivitas pengelola dapur program gizi tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga penggunaan kendaraan tersebut kurang relevan dengan kebutuhan lapangan.
Pandangan tersebut muncul karena fungsi utama SPPG lebih banyak berfokus pada pengelolaan dan distribusi layanan pemenuhan gizi, bukan aktivitas yang memerlukan kendaraan operasional dalam jumlah besar.
Ia menambahkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengadaan barang pemerintah agar dana publik dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Selain mempertanyakan aspek kebutuhan, Yahya juga menyinggung minimnya informasi yang diterima DPR terkait proses pengadaan kendaraan tersebut.
Menurutnya, Komisi IX tidak pernah memperoleh laporan rinci mengenai proyek tersebut sehingga ruang pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi terbatas.
Kondisi itu, kata dia, menjadi pelajaran penting agar setiap program yang menggunakan dana negara dilaksanakan dengan transparan dan melibatkan mekanisme pengawasan yang memadai.
Pengawasan yang kuat dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta menghindari potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Yahya juga menyoroti aspek teknis dalam proses pengadaan kendaraan listrik tersebut. Ia menilai pemilihan penyedia seharusnya mempertimbangkan kesiapan jaringan layanan, termasuk ketersediaan dealer dan fasilitas purna jual yang memadai.
Menurutnya, keberadaan layanan purnajual menjadi faktor penting untuk menjamin operasional kendaraan dalam jangka panjang, terutama jika aset tersebut nantinya digunakan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, ia meminta seluruh proses pengadaan dievaluasi secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian harga maupun potensi pemborosan anggaran.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan adanya rencana hibah kepada guru honorer, aset yang semula menuai perdebatan kini berpotensi memberikan manfaat langsung bagi sektor pendidikan.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mencegah pemborosan aset negara, tetapi juga membantu mobilitas para tenaga pendidik yang selama ini mengabdi di berbagai daerah dengan fasilitas terbatas.
Sumber berita dan informasi menarik lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
