JurnalLugas.Com – Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya’alon melontarkan kritik keras terhadap kekerasan dan pengusiran warga Palestina oleh pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “pembersihan etnis”.
Pernyataan Ya’alon muncul ketika sejumlah negara meningkatkan tekanan terhadap Israel melalui rencana pembatasan perdagangan barang dari permukiman Israel di wilayah yang diduduki.
Melalui akun media sosial X pada Kamis (10/9/2026), Ya’alon menilai Israel tidak seharusnya menghindari tanggung jawab dengan menuduh negara lain melakukan antisemitisme setelah muncul sanksi internasional.
Ia menegaskan pemerintah Israel berikutnya harus mengambil tanggung jawab dan menghentikan dukungan maupun pendanaan terhadap pihak yang dituduh melakukan kekerasan serta pengusiran warga Palestina.
“Pemerintahan berikutnya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” ujar Ya’alon, seraya menyerukan penghentian dukungan terhadap aksi kekerasan dan perampasan tanah.
Ya’alon juga mendesak agar posisi menteri pertahanan diisi sosok yang memungkinkan militer Israel bertindak terhadap apa yang ia sebut sebagai “terorisme Yahudi”.
Ia bahkan menyerukan pergantian pemerintahan Benjamin Netanyahu karena menilai kebijakannya membahayakan Israel dan permukiman yang dianggap ilegal.
Kritik tersebut disampaikan setelah Prancis, Inggris, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, dan Kanada mengumumkan rencana pembatasan perdagangan terhadap produk dari permukiman Israel.
Tekanan internasional itu berlangsung di tengah laporan mengenai meningkatnya kekerasan di Tepi Barat sejak perang di Jalur Gaza pecah pada Oktober 2023.
Otoritas Palestina melaporkan berbagai tindakan, termasuk pembunuhan, penangkapan, pembongkaran rumah, serangan terhadap fasilitas warga, hingga penghancuran lahan pertanian dan pengusiran.
Situasi tersebut juga memicu kekhawatiran Palestina bahwa kekerasan dan operasi militer Israel dapat mempercepat upaya aneksasi Tepi Barat serta semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Handoko)
