JurnalLugas.Com — Dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 6 Boyolali memicu perhatian DPRD.
Komisi IV DPRD Boyolali meminta pengawasan terhadap rantai makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Suyadi mengatakan setiap tahapan penyediaan makanan sudah memiliki prosedur yang harus dijalankan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan sampai ke penerima manfaat.
Menurutnya, keberadaan ahli gizi di SPPG harus dimanfaatkan untuk memastikan bahan makanan yang digunakan memenuhi standar sebelum masuk tahap pengolahan.
“SOP harus benar-benar diawasi, dari bahan baku sampai makanan dibagikan,” kata Suyadi, Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia juga meminta Satgas MBG dan koordinator wilayah SPPG lebih rutin turun langsung ke lapangan. Pengawasan dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administrasi, tetapi perlu memastikan prosedur berjalan di dapur dan saat distribusi.
Desakan tersebut muncul setelah puluhan siswa dan tenaga kependidikan SMPN 6 Boyolali dilaporkan mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Dari laporan awal, terdapat 96 siswa yang mengalami atau mengeluhkan gejala. Pemeriksaan tim kesehatan kemudian menemukan 17 siswa masih merasakan keluhan seperti mual, diare dan perut tidak nyaman.
Dinas Kesehatan Boyolali masih melakukan penyelidikan epidemiologis untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Sampel makanan juga telah dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan.
Menu yang dikonsumsi saat kejadian antara lain nasi putih, tahu pong, kelengkeng, kuah sup serta sup manten yang berisi makaroni, jamur, wortel dan ayam.
Sementara itu, SPPG Siswodipuran 2 yang memasok makanan ke sekolah tersebut telah dihentikan sementara. Penghentian dilakukan mulai Jumat, 21 Agustus 2026, sementara penerima manfaat yang sebelumnya dilayani SPPG tersebut dialihkan ke SPPG lain.
SPPG Siswodipuran 2 diketahui melayani 2.426 penerima manfaat yang tersebar dalam 13 kelompok, termasuk 556 penerima manfaat di SMPN 6 Boyolali.
Pihak sekolah juga masih menelusuri laporan siswa yang tidak masuk setelah kejadian. Sebanyak 26 siswa dilaporkan tidak hadir pada Jumat, tetapi sekolah belum memastikan apakah kondisi mereka berkaitan dengan konsumsi MBG.
Dugaan kondisi makanan yang kurang layak juga masih menjadi bagian dari penelusuran.
Pihak sekolah sebelumnya menyebut terdapat menu tertentu yang dianggap memiliki kondisi berbeda dari biasanya.
Namun, penyebab kejadian belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
Bagi DPRD Boyolali, kasus ini menjadi pengingat bahwa program MBG membutuhkan pengawasan ketat dari hulu hingga hilir. Keamanan makanan harus menjadi prioritas sebelum makanan diterima siswa.
“Jangan sampai kejadian di SMPN 6 Boyolali terulang,” tegas Suyadi.
Hasil pemeriksaan sampel makanan dan penyelidikan epidemiologis nantinya diharapkan dapat menjelaskan sumber masalah sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem pengawasan SPPG.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Catur)
