JurnalLugas.Com — Pemerintah membuka kemungkinan mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027. Angka Rp240,2 triliun yang tercantum dalam Rancangan APBN 2027 belum tentu menjadi jumlah akhir yang akan digunakan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peluang penurunan anggaran muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi sepanjang 2026. Hasil efisiensi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan anggaran MBG tahun depan.
“Efisiensi membuat kebutuhan anggaran yang digunakan bisa lebih rendah dari alokasi awal,” kata Purbaya usai bertemu Kepala BGN Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jumat, 28 Agustus 2026.
Meski begitu, pemerintah belum mengungkap berapa besar potensi penghematan yang bisa diperoleh. Perhitungan masih berjalan dan angka pastinya akan dikonfirmasi kepada BGN.
Di tengah rencana efisiensi, pelaksanaan MBG tetap diarahkan untuk diperluas. BGN mendapat banyak permintaan dari sekolah yang ingin masuk dalam program tersebut sehingga pembukaan dapur baru tetap menjadi bagian dari rencana.
Namun, ekspansi itu tidak berarti seluruh dapur akan dipertahankan. Sejumlah dapur yang dinilai tidak sesuai dengan desain program juga disebut akan ditutup.
Dengan pola tersebut, pemerintah ingin memastikan penambahan kapasitas berjalan bersamaan dengan penataan fasilitas yang sudah ada.
Selain jumlah dapur, skema insentif bagi pengelola dapur MBG juga berpeluang mengalami perubahan. Pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk maupun nilai insentif baru tersebut.
Untuk anggaran MBG yang sudah masuk dalam RAPBN 2027, pemerintah memastikan pembiayaan tetap berjalan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui realokasi antarpos anggaran di lingkungan BGN sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata mengejar besarnya anggaran MBG, tetapi juga menilai kembali efektivitas penggunaan dana.
Besaran anggaran 2027 pada akhirnya masih dapat berubah setelah proses efisiensi dan perhitungan kebutuhan BGN selesai.
Baca perkembangan kebijakan pemerintah lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
