JurnalLugas.Com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan restrukturisasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya operasional birokrasi dan memperbesar anggaran pembangunan.
Efisiensi akan menyasar sejumlah pengeluaran rutin, mulai dari belanja kantor, perjalanan dinas hingga kebutuhan alat tulis kantor. Struktur pemerintahan akan dibuat lebih sederhana, tetapi fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap dipertahankan.
Dedi mengatakan penggabungan OPD diharapkan membuat anggaran pemerintah provinsi lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Strukturnya dibuat lebih sedikit dengan fungsi yang tetap banyak,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9).
Sejumlah OPD telah masuk dalam pemetaan untuk digabung atau disesuaikan. Bappeda direncanakan disatukan dengan Balitbangda, sementara Dinas Koperasi akan digabung dengan Disperindag.
Pemprov Jabar juga menyiapkan penggabungan DP3AKB dengan Disdukcapil. Di sektor infrastruktur, Dinas SDA akan disatukan dengan DBMPR.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan tambahan unsur tata ruang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga direncanakan bergabung dengan Dispora.
Menurut Dedi, langkah tersebut bukan sekadar memangkas jumlah lembaga, tetapi bagian dari upaya mengurangi beban biaya birokrasi agar ruang fiskal pemerintah lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Kebijakan penyederhanaan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun anggaran mendatang. Dengan demikian, perubahan struktur OPD diharapkan mulai memberikan dampak terhadap efisiensi belanja Pemprov Jawa Barat sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
