JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi harus berjalan tanpa melihat hubungan pribadi, kedekatan politik, maupun latar belakang seseorang.
Prabowo mengatakan dirinya tidak akan memberikan perlindungan kepada orang dekat yang terbukti melanggar hukum. Ia bahkan mencontohkan Dadan Hindayana, yang pernah menjadi bagian dari timnya sebelum dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Prabowo, ketika Dadan terseret perkara hukum, dirinya tidak menggunakan jabatan atau kedekatan untuk menghalangi proses penegakan hukum.
“Dadan pernah menjadi bagian dari tim saya dan saya yang mengangkatnya di BGN. Ketika ada persoalan hukum, saya juga yang menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung,” ujar Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Prabowo juga menyinggung penanganan aset Hotel Sultan. Ia menyebut pemiliknya, Pontjo Sutowo, merupakan orang yang dikenalnya. Namun, kedekatan tersebut menurut Prabowo tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum.
“Dia kawan saya, tetapi ketika menyangkut negara, tidak ada istilah kawan atau kedekatan,” kata Prabowo.
Larangan Bisnis dengan Kementerian Pertahanan
Prabowo juga mengungkapkan sikap serupa telah diterapkannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019.
Ia mengaku langsung mengingatkan keluarga dan orang-orang dekatnya agar tidak memanfaatkan posisinya untuk mencari proyek atau bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Saat menjadi Presiden, Prabowo kembali memberikan peringatan kepada kader Partai Gerindra. Menurutnya, jabatan presiden bukan jaminan seseorang terbebas dari proses hukum apabila melakukan pelanggaran.
Prabowo menyebut sejumlah kepala daerah dari Gerindra juga telah berhadapan dengan aparat penegak hukum sebagai bukti bahwa proses hukum tidak semestinya dihentikan karena faktor partai atau kedekatan politik.
“Sejak awal saya sudah mengingatkan kader agar tidak mengandalkan posisi saya. Kalau melakukan kesalahan, saya tidak akan melindungi,” ujarnya.
Prabowo menegaskan seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut dia, menjalankan pemerintahan membutuhkan kebijaksanaan agar setiap keputusan tetap berpijak pada kepentingan nasional.
“Kepentingan nasional dan rakyat harus berada di atas segala kepentingan,” tegas Prabowo.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
