JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana menggratiskan biaya pendidikan di seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat, 18 September 2026. Pemerintah, menurut Prabowo, perlu memastikan akses pendidikan tidak menjadi beban masyarakat.
Prabowo secara khusus menyebut jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri sebagai bagian dari rencana tersebut.
“Biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Rencana tersebut masih akan dibahas melalui rapat terbatas. Artinya, pernyataan Presiden menjadi arah kebijakan yang selanjutnya perlu diterjemahkan pemerintah ke dalam skema pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pembiayaannya.
Prabowo Singgung Dana Hasil Korupsi
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pertanyaan yang kemungkinan muncul terkait sumber anggaran pendidikan gratis. Ia mengatakan dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat menjadi salah satu sumber yang digunakan.
“Uangnya yang dikorupsi, yang dicuri,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penekanannya terhadap agenda pemberantasan korupsi. Namun, teknis pengalokasian dana hasil tindak pidana korupsi untuk membiayai pendidikan gratis masih memerlukan pembahasan pemerintah.
Selain biaya pendidikan, Prabowo menyoroti kondisi sarana sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Ia menyebut sekolah dengan atap rusak maupun fasilitas sanitasi yang tidak memadai harus segera dibenahi.
Guru dan Hakim Juga Disorot
Prabowo tidak hanya berbicara mengenai biaya pendidikan. Kesejahteraan guru juga disebut perlu diperbaiki agar peningkatan kualitas pendidikan berjalan beriringan dengan kondisi tenaga pendidik.
Ia juga menyinggung gaji hakim dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurut Prabowo, perbaikan kesejahteraan hakim berkaitan dengan upaya mengurangi ruang terjadinya praktik suap dalam penegakan hukum.
Dengan demikian, agenda yang disampaikan Prabowo tidak hanya menyangkut pendidikan gratis, tetapi juga pembenahan fasilitas sekolah dan peningkatan kesejahteraan sejumlah profesi pelayanan publik.
Untuk pendidikan, langkah berikutnya adalah menunggu pembahasan dalam rapat terbatas. Dari forum tersebut nantinya akan terlihat bagaimana pemerintah menerjemahkan gagasan pendidikan negeri gratis dari SD hingga universitas ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan.
Baca berita lainnya JurnalLugas.Com.
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
