JurnalLugas.Com — Persoalan penutupan jalan di Dusun 7 Simpang Nangka, Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, belum menemukan penyelesaian.
Warga meminta Bupati Batu Bara Baharuddin turun tangan untuk membantu mencari jalan keluar atas akses yang menurut mereka telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun.
Warga menyebut jalan tersebut sudah lebih dari dua bulan ditutup. Mereka juga menyampaikan bahwa jalan itu sebelumnya telah mengalami pengerasan menggunakan dana negara. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai status jalan, dasar penutupan, serta langkah pemerintah desa dalam menangani persoalan tersebut.
Anto, salah seorang warga, berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat yang terdampak.
“Pak Bupati Batu Bara tolong kasih solusi, jalan kami jalan desa ini ditutup,” ujar Anto, Jumat (23/10/2026).
Warga menilai hingga kini belum ada penyelesaian yang mereka harapkan dari pemerintah Desa Lubuk Cuik. Persoalan permintaan ganti rugi oleh pihak pemilik lahan disebut menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam pembicaraan warga.
“Apa yang dilakukan pemerintah desa? Pemilik tanah minta ganti rugi, katanya desa tidak ada uang,” ujar seorang warga saat berdiskusi dengan masyarakat Dusun 7 Simpang Nangka.
Selain persoalan akses jalan, warga juga menyampaikan dugaan adanya upaya intimidasi oleh oknum aparat desa. Menurut mereka, dugaan tersebut berkaitan dengan upaya agar masyarakat tidak menyampaikan keberatan atas penutupan jalan.
“Kami menduga aparat desa ada kepentingan di penutupan jalan, sebab dugaan itu adanya upaya intervensi oknum aparat desa ke masyarakat,” kata seorang warga. Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan warga.
Saat dihubungi Pj Kepala Desa Lubuk Cuik, M. Yasin Daulay perihal tersebut tidak mendapat respon.
“Ditelepon warga tak diangkat, semalam juga kita telepon tak diangkat juga,” kata warga.
Penjelasan dari pemerintah Desa Lubuk Cuik diperlukan untuk mengetahui tanggapan atas keluhan masyarakat, termasuk mengenai dugaan intervensi tersebut dan langkah yang telah ditempuh untuk menyelesaikan persoalan jalan.
Warga berharap pemerintah desa tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Mereka meminta adanya komunikasi terbuka antara pemerintah desa, pemilik lahan, dan masyarakat agar status jalan serta dasar penutupannya dapat dijelaskan secara terang.
“Pemerintah desa harus utamakan kepentingan masyarakat, bukan individu, apalagi memberi keuntungan pribadi,” ujar warga.
Warga kembali meminta Bupati Batu Bara memberikan perhatian dan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Mereka berharap solusi yang diambil mempertimbangkan akses masyarakat sekaligus memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.
Keterangan dari pemerintah Desa Lubuk Cuik dan pihak pemilik lahan masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan, terutama mengenai alasan penutupan, status jalan, serta tanggapan atas dugaan intimidasi yang disampaikan warga.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
