JurnalLugas.Com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengomentari peluang Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam pernyataannya, Hasto mengisyaratkan bahwa Ketua Umum PDIP tersebut kemungkinan besar akan menolak tawaran jabatan baru yang akan lahir dari revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Namanya kan DPA, bukan presidential club. People club jauh lebih baik. (Berniat gabung) tak ada itu. Bu Mega fokus kepada tugas beliau,” kata Hasto Kristiyanto pada Sabtu (20/7/2024).
Hasto menjelaskan bahwa Megawati saat ini tengah berfokus pada tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Megawati juga masih aktif sebagai ketua umum PDIP, yang saat ini sedang menyiapkan berbagai agenda politik, termasuk Pilkada.
Hasto juga menyatakan bahwa PDIP sependapat dengan sejumlah pakar yang mengkritik perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Menurutnya, keputusan politik tersebut dapat memicu kembali memori kolektif tentang lembaga yang pernah ada hingga amandemen konstitusi.
“Ini bukan sekadar nama. Ketika sudah menggunakan nama Dewan Pertimbangan Agung, itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut harus dilakukan melalui amandemen konstitusi,” ujarnya.
Hasto menambahkan bahwa kritik-kritik tersebut harus didengarkan oleh para penyusun undang-undang agar tidak terjadi fenomena legalisme otokratis. DPR dan pemerintah berencana melakukan revisi UU Wantimpres yang memungkinkan presiden terpilih memiliki keleluasaan untuk memilih sosok dan jumlah anggota DPA. Saat ini, UU Wantimpres membatasi jumlah anggotanya maksimal delapan orang.
Menurut DPR, fleksibilitas dalam menentukan jumlah anggota DPA akan mempermudah presiden untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi membengkaknya pemerintahan dalam kaitannya dengan upaya membagi jabatan kepada banyak kelompok.
Dengan demikian, Hasto Kristiyanto mengisyaratkan bahwa Megawati Soekarnoputri akan tetap fokus pada tugas-tugasnya saat ini dan tidak tertarik untuk bergabung dengan DPA. Sementara itu, PDIP dan sejumlah pakar terus mengkritisi rencana perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.
