JurnalLugas.Com – Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana, secara tegas membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam “cawe-cawe” atau campur tangan terkait perpanjangan masa bakti sejumlah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024, Ari menegaskan bahwa narasi yang dikembangkan oleh media tertentu mengenai keterlibatan Presiden dalam perpanjangan masa bakti pengurus PDIP adalah tidak benar. “Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar,” ujar Ari.
Ari juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bakti pengurus PDIP. Menurutnya, perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik adalah urusan internal yang diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai tersebut.
Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, Ari menambahkan bahwa susunan kepengurusan hasil pergantian harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham. “Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik,” kata Ari.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, memimpin acara pengambilan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7). Pengurus yang diperpanjang masa jabatannya antara lain Prananda Prabowo dan Puan Maharani, serta Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.
