JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan agar calon kepala daerah berhati-hati dalam memberikan janji terkait pengangkatan honorer selama masa pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat dengan DPR RI Komisi II yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024, di Bandarlampung.
Bima Arya mengingatkan bahwa janji pengangkatan honorer atau rekrutmen lainnya selama masa kampanye bisa menyalahi aturan yang berlaku.
“Kami ingatkan kepada calon kepala daerah agar tidak memberikan janji-janji terkait pengangkatan honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Bima Arya.
Ia menekankan pentingnya calon kepala daerah untuk menghormati sistem yang ada dan memperhatikan prosedur yang berlaku agar mereka yang telah lama menunggu dan memenuhi persyaratan dapat diprioritaskan.
Selain itu, Bima Arya juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah. “Kami mengimbau agar masyarakat ikut mengawasi setiap tahapan pilkada dan melaporkan jika ada yang tidak sesuai aturan,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menyediakan hotline pengaduan untuk menampung laporan dari masyarakat terkait pelanggaran selama pemilihan.
Bima Arya turut mengingatkan agar netralitas semua pihak, termasuk aparatur sipil negara (ASN), tetap dijaga sepanjang proses pemilihan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah.
Dengan menjaga aturan dan prosedur yang berlaku, diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara adil dan transparan, tanpa adanya praktik yang merugikan pihak lain.
