JurnalLugas.Com – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prof. Arif Satria, mengungkapkan keprihatinannya terhadap laporan yang diajukan kepada Guru Besar IPB, Prof. Bambang Hero Saharjo, atas keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis. Laporan tersebut diajukan ke Polda Bangka Belitung oleh Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat), Andi Kusuma.
Prof. Arif menegaskan bahwa gugatan terhadap saksi ahli yang memberikan keterangan di pengadilan dapat berpotensi merusak tatanan hukum di Indonesia. “Jika setiap saksi ahli dapat digugat atau dikriminalisasi atas keterangannya, hal ini akan menghambat proses pengadilan dan menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan,” ujar Prof. Arif pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Perlindungan bagi Saksi Ahli Sangat Penting
Prof. Arif menyerukan agar pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi dosen yang bertugas sebagai saksi ahli, khususnya dalam kasus yang melibatkan kepentingan negara. “Apa yang dilakukan Prof. Bambang adalah bagian dari upaya membela negara dalam menghadapi perusahaan yang merusak lingkungan. Negara harus hadir untuk melindungi para saksi ahli seperti beliau,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Prof. Arif mengusulkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan dosen dan guru sebagai implementasi dari Undang-Undang Dosen dan Guru. Langkah ini penting untuk memastikan saksi ahli dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman.
Latar Belakang Kasus
Laporan terhadap Prof. Bambang berawal dari permintaan Kejaksaan Agung kepada beliau untuk menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Berdasarkan analisisnya, Prof. Bambang memperkirakan kerugian mencapai Rp271 triliun. Angka ini menjadi sorotan dan memicu kontroversi.
Andi Kusuma, sebagai pelapor, menuduh Prof. Bambang memberikan keterangan palsu yang melanggar Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Menurut Andi, laporan ini bukan hanya tentang jumlah kerugian yang fantastis, tetapi juga mempertanyakan keahlian dan kredibilitas Prof. Bambang sebagai saksi ahli. “Kami mengedepankan prinsip keadilan dan ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar,” ujar Andi.
Dampak pada Dunia Akademik dan Hukum
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Jika saksi ahli seperti Prof. Bambang dapat dilaporkan atau dikriminalisasi, hal ini dikhawatirkan akan membuat para ahli enggan memberikan kontribusi mereka dalam proses hukum. Akibatnya, proses pengadilan bisa kehilangan objektivitas dan keadilan.
Prof. Arif berharap pemerintah dan lembaga hukum segera mengambil langkah untuk melindungi saksi ahli. “Keadilan harus ditegakkan, tetapi negara juga harus memastikan bahwa para ahli yang berkontribusi untuk kepentingan publik tidak menjadi korban kriminalisasi,” tutupnya.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi JurnalLugas.Com.
