JurnalLugas.Com – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya akan dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dari MK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelantikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Pertanyaan berikutnya, (kepala daerah) yang bersengketa bagaimana? Ya, (pelantikannya) kita tunggu hasil putusan MK,” ujar Rifqi pada Rabu, 22 Januari 2025.
Proses Sengketa PHP di MK
Menurut Rifqi, amar putusan dari MK terhadap perkara PHP bisa sangat bervariasi. Beberapa perkara kemungkinan diputus lebih cepat, seperti putusan dismissal yang akan selesai pada pertengahan Februari 2025. Kepala daerah dengan perkara yang masuk kategori ini dapat dilantik paling cepat pada Maret 2025.
Namun, untuk perkara yang membutuhkan proses lebih lanjut, pelantikan hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses hukum selesai dan amar putusan dikeluarkan oleh MK. “Bagi mereka yang diteruskan prosesnya oleh MK, tentu kita akan mengikuti seluruh amar putusan MK. Apakah ditolak? Kalau ditolak, prosesnya kira-kira satu bulan setelah itu bisa dilantik,” jelasnya.
Kemungkinan Pemungutan Suara Ulang
Dalam beberapa kasus, MK juga dapat memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang. Jika ini terjadi, proses pelantikan akan membutuhkan waktu lebih lama, karena harus menunggu seluruh proses pemilu ulang selesai. Rifqi menegaskan bahwa tidak semua kepala daerah yang bersengketa akan bisa dilantik secara bersamaan.
“Kalau kemudian ada yang pemungutan suara ulang, kita laksanakan dulu, penghitungan ulang laksanakan dulu, atau putusan-putusan yang lain, yang tentu tidak mungkin seluruh kepala daerah (bersengketa) yang diputus oleh MK itu bisa dilantik berbarengan,” katanya.
Pelantikan Serentak untuk Kepala Daerah Tanpa Sengketa
Sementara itu, bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa PHP di MK, pelantikan serentak akan dilakukan pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini melibatkan seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Proses ini akan dipimpin langsung oleh Presiden RI di Jakarta.
“Kami telah melakukan analisis hukum yang mendalam, dan tadi rapat dilakukan dengan terbuka, transparan. Publik bisa melihat bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 (Februari) ini untuk dilakukan pelantikan serentak,” ungkap Rifqi.
Proses pelantikan kepala daerah, baik yang menghadapi sengketa maupun tidak, telah diatur dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa setiap kepala daerah yang dilantik telah melalui proses yang sah dan transparan.
Untuk berita terkait kebijakan publik lainnya, Anda dapat mengunjungi JurnalLugas.Com.
