JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem politik di Indonesia. Wacana ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.
Dalam acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1/2025), Bima Arya menekankan pentingnya membuka ruang diskusi untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi partai politik di Indonesia.
Isu Krusial dalam Revisi UU Parpol
Bima Arya mengungkapkan bahwa revisi UU Parpol akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, partai politik, serta akademisi. Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian dalam revisi ini meliputi:
- Keserentakan Pemilu dan Pilkada
Revisi ini akan membahas dampak keserentakan pemilu terhadap kualitas pemilu dan tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, evaluasi terhadap gugatan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan karena dinilai memengaruhi prinsip keserentakan pilkada. - Koordinasi Penyelenggara Pemilu
Kemendagri menyoroti perlunya evaluasi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan instansi terkait lainnya agar pemilu dapat berjalan lebih efektif dan transparan. - Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka vs. Tertutup
Wacana sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup kembali mencuat dalam revisi ini. Selain itu, ambang batas pencalonan (threshold) juga akan dikaji lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap pencalonan kepala daerah. - Netralitas Aparat dan Politik Uang
Revisi UU Parpol juga akan membahas strategi untuk menjamin netralitas aparat dalam pemilu serta upaya pemberantasan politik uang melalui pendidikan politik yang lebih baik. - Pendekatan Omnibus Law dalam Revisi UU Politik
Wacana penerapan omnibus law atau kodifikasi politik secara terbatas juga dipertimbangkan dalam revisi ini. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, pendekatan ini dinilai dapat menyederhanakan regulasi politik yang ada.
Revisi UU Parpol diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan memperkuat peran partai politik, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu, serta memastikan netralitas aparatur negara.
Dengan proses diskusi yang komprehensif, diharapkan hasil revisi ini mampu membawa sistem politik Indonesia ke arah yang lebih baik.
Baca informasi politik lainnya di JurnalLugas.Com.
